KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar akan menemui Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait revisi Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemilihan Walikota Makassar pada November 2024 mendatang.
Ketua KPU Makassar, Muhammad Yasir Arafat mengatakan pertemuan itu terkait NPHD antara Pemkot Kota Makassar dengan KPU Makassar yang telah disepakati pada bulan November 2023 lalu.
Dan saat ini telah masuk tahap perencanaan untuk Pilkada-Pilgub Sulsel maka KPU Makassar melakukan pencermatan terhadap uraian rancangan anggaran kegiatan dan berusaha mengoptimalkan nilai Rp64 miliar tersebut.
“Jadi yang direvisi ada uraian kegiatan bukan matriks kesepakatan dengan Pemkot yang diwakili oleh Kesbangpol dalam kesepakatan dana hibah tersebut,”ucap Muhammad Yasir saat dikonfirmasi KabarMakassar.com, Rabu (24/4).
Dimana Pemkot Makassar telah memberikan dana hibah sebesar Rp82 miliar untuk KPU dan Bawaslu Makassar.
Dari total tersebut, KPU Makassar menerima alokasi sebesar Rp64 miliar, sedangkan Bawaslu mendapatkan Rp18 miliar.
Karena itu, kata Muhammad Yasir bahwa KPU saat ini perlu mengoptimalkan penggunaan dana hibah yang telah diserahkan oleh Pemkot Makassar.
“NPHD Kota Makassar sudah disahkan oleh komisioner KPU pada periode sebelumnya, sehingga tugas saat ini adalah mengoptimalkan penggunaan dana tersebut,”ujarnya.
Saat ini, KPU Makassar sedang melakukan revisi terhadap rincian anggaran sesuai dengan NPHD yang telah disahkan, dengan penyesuaian untuk mendukung proses Pemilihan Wali Kota Makassar.
