KabarMakassar.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof Dadan Hindayana menegaskan bakal melakukan kroscek terkait polemik mekanisme program penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jeneponto, Sulsel.
“Kita cek dulu dalam evaluasi rutinnya,” ujar Prof Dadan usai dikonfirmasi Kabarmakassar.com pada Rabu (08/01) malam.
Agar prosesnya lebih teratur, Prof Dadan menyebut selalu rutin melakukan proses pengecekan di tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.
Bahkan, proses pengecekan rutin ini sering dilakukan pada sore hari, setiap pukul 17.00 WIB.
Namun terkait dengan Kepala SPPG Jeneponto yang menolak memberikan akses informasi ke awak media, Prof Dadan menegaskan akan mengecek langsung laporan tersebut.
“Tapi case ini kita cek malam ini juga,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat hari ini resmi dimulai di 26 provinsi/kota, termasuk, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Meski baru dimulai, program unggulan yang digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka di awal Tahun 2025 ini menuai polemik.
Polemik ini muncul usai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Jeneponto, Iksan enggan berkomentar terkait mekanisme pendistribusian MBG.
“Mohon maaf untuk urusan media kami tidak punya urusan, jika ingin keterangan, silahkan berurusan dengan Biro Kepresidenan,” ujarnya saat dikonfirmasi Tim Kabarmakassar.com, Senin (06/01).
Ia berdalih bahwa semua akses informasi terkait MBG dibatasi lantaran mendapatkan perintah dari atasan. Tak terkecuali, dari media yang ingin meliput.
Selain mendapatkan penolakan, Tim awak media juga kesulitan meliput areal pengoperasian dapur MBG yang berlokasi di areal Jl Lingkar, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu.
Nampak, pintu ruangan tersebut sengaja ditutup rapat sehingga yang terlihat hanya sebagian karyawan dan satu mobil box yang didalamnya terdapat sejumlah kotak nasi yang terbuat dari plastik.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi hari ini.
Bahkan, Pemerintah Pusat menargetkan Program MBG bakal menyentuh di angka 3 juta penerima manfaat, mulai Januari hingga Maret 2025.
Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.
