KabarSelatan.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto dilaporkan telah mengalami minus atau kekosongan Kas Daerah pada awal tahun 2022.
Akibatnya banyak kegiatan yang telah diproyeksikan oleh pemerintah daerah sebelumnya terancam molor.
Menanggapi hal itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar angkat bicara dengan persoalan yang membelit itu.
" Kas daerah ini terpengaruh dengan dana bagi hasil dari provinsi yang sampai saat ini belum turun sehingga kita masih tunggu tapi belum turun Itu pun hanya sampai 7 bulan," ujarnya kepada kabarselatan. Senin (3/1).
Namun ia memprediksi kekosongan itu terjadi lantaran dipengaruhi oleh pembayaran pajak desa yang belum ada.
" Saya cuma perkirakan ini karena pembayaran PBB dari Desa sehingga berpengaruh kesana," bebernya.
Bahkan, ia memprediksi untuk dana bagi hasil sudah dipastikan turun agar segera dibelanjakan namun terkendala.
" Kita sudah masukkan ke APBD sehingga kita sudah belanjakan tapi ternyata tidak turun jadi akhirnya berpengaruh ke pembelajaan," ucapnya.
Ia pun menyebut sejauh ini pemda Jeneponto memang memiliki anggaran PAD sebanyak 137 miliar dengan contoh 50 persen atau 70 milyard sehingga sangat berpengaruh dengan pembelanjaan.
" Artinya kita sudah mengestimasikan pendapatan itu lalu kita wujudkan dalam bentuk program kerja karena ini tidak tercapai berarti ada juga yang tidak bisa kita bayarkan," jelasnya.
Meski demikian, pemkab jeneponto sendiri akan tetap mengupayakan mempercepat permasalahan agar cepat diselesaikan.
" Ini yang mau kita bicarakan dulu dengan BPKP, BPK, bagaimana mengatasi itu lalu kemudian kita carikan solusinya," tandas Iksan.
