KabarMakassar.com — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memberikan pembekalan dan penguatan materi kepada peserta Pelatihan Paralegal Angkatan IX yang digelar oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sawerigading (Unsaw). Kegiatan berlangsung di Jalan Kandea I No. 27, Makassar, Sabtu (25/1).
Acara tersebut dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Unsaw, Dr. Dian Eka Kusumawardani, Ketua LKBH Unsaw, Asbullah Tamrin, S.H., M.H., serta puluhan peserta dari kalangan mahasiswa Unsaw, tokoh masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Puguh Wiyono, Penyuluh Hukum dari Kanwil Kemenkum Sulsel, menyampaikan bahwa pembekalan ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada peserta paralegal. Dalam materinya, Puguh menyoroti pentingnya eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 3 Tahun 2021.
“Seorang paralegal harus memiliki standar kompetensi, seperti memahami kondisi masyarakat, melakukan penguatan masyarakat untuk memperjuangkan hak yang dilindungi hukum, serta melaksanakan kegiatan seperti penyuluhan, konsultasi hukum, mediasi, pemberdayaan masyarakat, dan penyusunan dokumen hukum,” jelas Puguh.
Ketua LKBH Unsaw, Asbullah Tamrin, menyambut baik materi yang disampaikan. Ia berharap peserta pelatihan mampu menyelesaikan pendidikan paralegal dengan baik dan siap melakukan pendampingan hukum di bawah naungan LKBH Unsaw.
“Pendampingan hukum harus dilakukan sesuai dengan etika dan pengetahuan yang telah diperoleh selama pendidikan ini,” ujar Asbullah.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Heny Widyawati, mengapresiasi keterlibatan penyuluh hukum dalam kegiatan ini. Menurut Heny, pembekalan tersebut sangat penting untuk mendukung pekerjaan peserta di bidang bantuan hukum di masa mendatang.
Hal senada disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulsel, Andi Basmal. Ia menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan upaya Kanwil Sulsel untuk meningkatkan layanan hukum dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Tujuannya adalah memastikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” pungkas Andi Basmal.
