KabarMakassar.com — Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengingatkan pemerintah bahwa kesiapan transportasi nasional masih jauh dari ideal.
Ia menilai sejumlah persoalan klasik kembali muncul dan berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dalam momentum puncak perjalanan akhir tahun.
Menurut Mori, tiga sektor utama udara, darat, dan laut masih menyimpan sejumlah persoalan yang harus segera ditangani pemerintah sebelum arus mudik dan balik Nataru berlangsung.
Mori menyebut sektor penerbangan sebagai salah satu yang paling rentan. Kekurangan armada pesawat pasca-pandemi disebut belum teratasi secara optimal. Pemerintah memang telah mengalokasikan sekitar Rp22 triliun untuk mendukung Garuda Indonesia dan Citilink dalam pembelian serta perawatan pesawat. Namun, penambahan armada baru diperkirakan baru bisa terealisasi penuh pada 2032.
“Jadi memang masih ada kemungkinan isu kenaikan harga tiket pesawat yang gila-gilaan masih akan terjadi pada Nataru kali ini,” kata Mori, Selasa (25/11).
Ia meminta pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk mencegah kenaikan tarif yang merugikan masyarakat.
Selain penerbangan, Mori menyoroti tarif transportasi darat yang sering kali naik di luar batas kewajaran. Menurut aturan, tuslah resmi hanya diperbolehkan naik 20–30 persen saat periode Nataru. Namun fakta di lapangan menunjukkan kenaikan dapat mencapai 100 persen.
“Tuslah resmi hanya 20–30 persen, tapi kenaikannya bisa 100 persen,” tegasnya.
Mori mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengawasi secara ketat operator transportasi darat serta menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar.
“Operator yang melanggar harus ditindak tegas, termasuk pembatalan izin trayek,” tambahnya.
Sektor transportasi laut, Mori mengakui adanya perbaikan terutama di layanan penyeberangan. Meski demikian, ia tetap menekankan pentingnya pendataan manifest penumpang secara akurat untuk menjamin keselamatan.
“Jika terjadi kecelakaan, kita harus mengetahui nama-nama penumpang dan isi kapal secara lengkap,” ujarnya.
Menurut Mori, pendataan manifest yang tidak tertib dapat memperburuk penanganan apabila terjadi insiden di laut.
Mori menilai bahwa pengawasan ketat, kedisiplinan operator, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama agar periode Nataru 2025 berjalan aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, diminta meningkatkan intensitas pengawasan di semua moda transportasi.
“Pengawasan ketat dan penerapan aturan disiplin adalah kunci menghindari gejolak harga dan memastikan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
