KabarMakassar.com — Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan dilema yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan percepatan pembangunan infrastruktur di Susel.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri pelantikan pengurus DPW PPP Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Ilham Ari Fauzi di Hotel Claro Makassar, Sabtu (20/06).
Menurutnya, Pemprov Sulsel harus tetap mengakomodasi ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan kini diangkat menjadi PPPK. Namun di sisi lain, pemerintah juga dituntut menjaga ruang fiskal agar program pembangunan tetap berjalan.
“Ini berbahaya, karena kami punya puluhan ribu PPPK. Proyeksinya tahun depan belanja pegawai bisa mencapai 30 persen. Kami harus mengakomodasi mereka yang sudah lama mengabdi, tetapi di sisi lain masyarakat juga sangat berharap pembangunan terus berjalan,” ujar Andi Sudirman.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut muncul di tengah komitmen pemerintah daerah menjalankan program pembangunan infrastruktur berskala besar melalui skema tahun jamak atau multi years.
Pemprov Sulsel saat ini tengah menggarap program pembangunan jalan senilai Rp2,5 triliun dengan target sepanjang 1.000 kilometer dalam kurun sekitar tiga tahun. Program itu dinilai menjadi kebutuhan mendesak karena tingginya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur.
“Kami berada dalam posisi yang tidak mudah. Belanja pegawai harus dijaga, tetapi pembangunan juga tidak boleh berhenti,” katanya.
Karena itu, Andi Sudirman berharap dukungan pemerintah pusat, termasuk melalui jaringan politik yang dimiliki Partai Persatuan Pembangunan (PPP), agar Sulawesi Selatan memperoleh tambahan dukungan anggaran untuk membantu pembiayaan kebutuhan PPPK tanpa mengorbankan agenda pembangunan daerah.
“Kami berharap Sulawesi Selatan juga mendapat perhatian dari pusat sehingga beban daerah bisa lebih ringan dan pembangunan tetap dapat dipercepat,” tukasnya.
