KabarMakassar.com — Anggota Komisi VI DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan II, Ismail Bachtiar, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait maraknya peredaran produk kebutuhan pokok yang diduga telah dioplos atau dipalsukan.
Tak hanya beras, Ismail curiga fenomena oplosan kini merambah ke produk lain seperti tepung dan bumbu dapur.
Ismail menyampaikan temuan tersebut berdasarkan hasil pengawasan dan sidang lapangan yang dilakukan oleh jajarannya di sejumlah wilayah dapil. Ia menegaskan pentingnya tindak lanjut yang konkret dari pemerintah pusat guna menekan penyebaran produk tidak layak konsumsi tersebut.
“Teman-teman di dapil menemukan persoalan beras oplosan, tapi saya curiganya tidak hanya beras, jangan-jangan seperti tepung, bahkan bumbu-bumbu dapur, ini juga sudah dioplos mohon maaf,” ujar Ismail.
Politisi dari Fraksi PKS ini pun mendorong Kementerian Perdagangan, khususnya Wakil Menteri, untuk meningkatkan intensitas pengawasan langsung ke daerah. Ia bahkan siap mendampingi proses pengawasan di lapangan, khususnya di daerah pemilihannya.
“Kalau perlu Bu Wakil Menteri turun ke bawah, kami siap dampingi. Ini bukan soal pengawasan biasa, ini menyangkut keselamatan konsumen dan kepercayaan masyarakat terhadap pasar,” tegasnya.
Ismail menilai, lemahnya kontrol terhadap peredaran barang konsumsi membuka celah bagi pelaku usaha nakal untuk memalsukan produk, yang tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga membahayakan kesehatan dan melemahkan daya saing produk lokal.
Ia pun mendesak agar penguatan sidak dan evaluasi pasokan kebutuhan pokok dilakukan secara berkala, tidak hanya saat menjelang hari besar atau momen tertentu.
“Kalau kita biarkan, maka produk-produk ini akan terus mengalir ke pasar tanpa kendali. Apalagi masyarakat awam sulit membedakan produk asli dan oplosan secara kasat mata,” imbuhnya.
Ismail juga meminta agar Kementerian Perdagangan bersinergi lebih erat dengan BPOM, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah untuk menyusun sistem pengawasan yang lebih komprehensif.
“Kita tidak bisa biarkan ini menjadi pola bisnis baru. Negara harus hadir lebih kuat di pasar,” pungkasnya.
Sebelumnya telah diberitakan, fakta mengejutkan terungkap dari laporan Satgas Pangan terbaru. Sebanyak 212 perusahaan teridentifikasi bertanggung jawab atas kerugian konsumen sebesar Rp3,2 triliun akibat praktik peredaran beras oplosan berkualitas premium di pasar.
Jika diestimasikan, kerugian tersebut setara dengan 700.000 ton beras, atau hampir 25% dari total kebutuhan beras nasional bulanan yang mencapai 2,6 juta ton.
Angka ini menunjukkan skala pelanggaran yang sangat serius dalam tata niaga pangan nasional, khususnya komoditas beras.
