KabarMakassar.com — Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PKS, Hartono, merespons kritik Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Makassar yang menilai pemerintah dan DPRD masih lebih fokus pada isu-isu tahunan seperti banjir, sementara konflik sosial pemuda dinilai belum mendapat perhatian serius.
Hartono menegaskan bahwa isu kepemudaan sejatinya telah menjadi perhatian pemerintah kota dan DPRD, terutama melalui penguatan ruang-ruang kreativitas dan program pembinaan yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Dalam waktu yang terbatas tentu tidak semua persoalan bisa kita sebut satu per satu. Tapi ketika kita bicara Makassar Creative Hub (MCH), itu jelas leading sektornya ada pada dinas yang membidangi kepemudaan,” ujar Hartono, di Diskusi Publik dan Refleksi Akhir Tahun DPRD Kota Makassar digelar di Hotel Aston Makassar, Rabu (24/12).
Ia menekankan, pemerintah kota telah membuka ruang yang luas bagi pemuda untuk mengekspresikan diri dan mengakses program-program produktif. Menurutnya, peran SKPD, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, sangat strategis dalam melakukan pembinaan generasi muda.
“Gunakan kesempatan besar ini untuk mengekspresikan diri dan menjemput program-program baik dari pemerintah kota. Kami yakin betul estafet kepemimpinan Kota Makassar ke depan ada di tangan generasi muda,” katanya.
Hartono juga menyoroti konflik sosial yang kerap terjadi di wilayah utara Kota Makassar. Ia menilai pendekatan represif bukan solusi utama untuk menekan potensi kriminalitas di kalangan pemuda.
“Tidak ada cara paling efektif untuk menutup kran kriminalitas selain memfasilitasi pemuda dengan ruang kreativitas. Ketika mereka diberi ruang untuk berkegiatan secara produktif, potensi konflik bisa ditekan,” tegasnya.
Menurut Hartono, Makassar Creative Hub menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut, selain peran aktif SKPD lain yang bersentuhan langsung dengan pembinaan kepemudaan.
Sebagai bentuk komitmen DPRD, Hartono memastikan dukungan anggaran bagi program kepemudaan akan terus diperkuat. Ia menyebut, SKPD yang memiliki leading sector kepemudaan, termasuk yang terlibat dalam pengelolaan MCH, telah mendapat perhatian khusus dalam pembahasan anggaran.
“Kami ingin sampaikan, SKPD yang menangani kepemudaan dan Makassar Creative Hub mendapatkan porsi anggaran maksimal melalui persetujuan DPRD Kota Makassar. Insyaallah ini akan menjadi langkah penting pada tahun 2026,” pungkasnya.
