KabarMakassar.com — Anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli menyebut, sejumlah warga di menyampaikan keluhan terkait Program Keluarga Harapan (PKH).
Legislator dari Fraksi PPP ini menegaskan bahwa meski ada warga yang sebelumnya menerima PKH, penerima bantuan sosial ini memang diganti-ganti agar lebih merata.
“Banyak warga yang mengeluh karena sebelumnya dapat PKH, tapi kini tidak lagi menerima bantuan. PKH itu diganti-ganti, tidak monoton, dan masih banyak warga yang membutuhkan,” ujar Fasruddin Rusli, yang akrab disapa Acil, Kamis (16/10).
Selain itu, Fasruddin juga menyoroti warga yang sama sekali belum pernah menerima PKH. Ia meminta pihak kelurahan untuk mendata warga yang berhak, menekankan agar proses pendataan dilakukan secara adil.
“Saya akan follow up ini karena sebelumnya saya juga yang akomodir warga yang sudah dapat bantuan. Semua akan disampaikan ke pihak kelurahan agar tidak ada yang tertinggal,” katanya.
Keluhan warga tidak hanya terbatas pada PKH. Beberapa warga juga meminta agar Kartu Indonesia Sehat (KIS) bisa dialihkan dari BPJS untuk memudahkan akses layanan kesehatan gratis. Fasruddin menjelaskan syarat-syarat agar warga dapat memanfaatkan KIS, seperti memiliki KTP dan surat keterangan tidak mampu. Ia menekankan bahwa kartu KIS harus dipakai secara rutin, karena jika tidak digunakan selama tiga bulan berturut-turut, kartu bisa dinonaktifkan.
“Banyak kasus KIS tidak aktif karena tidak digunakan, jadi warga perlu memahami persyaratan ini agar bantuan kesehatan tetap bisa diterima,” jelas Wakil Ketua Komisi C itu.
Selain PKH dan KIS, Fasruddin Rusli juga menerima aspirasi terkait beasiswa pendidikan bagi anak-anak. Ia menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi ini dengan cepat, meski kuotanya terbatas, agar bantuan pendidikan bisa tepat sasaran.
“Semua keluhan warga, mulai dari PKH, KIS, hingga beasiswa, akan saya kawal agar bantuan sosial dan pendidikan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
