KabarMakassar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti tidak adanya fasilitas masjid di kawasan perumahan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk meski sekitar 2.000 unit rumah telah dibangun dan sebagian besar telah dihuni warga.
Temuan itu diungkap Wakil Ketua Komisi C DPRD Makassar, Fasrudin Rusli, usai inspeksi lapangan bersama Komisi A dan Komisi C dalam rangka evaluasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Tanjung Bunga, Jumat (24/7).
Diketahui, dalam sidak tersebut bersama Ketua Komisi A, Andi Pahlevi dan Anggotanya, Tri Zulkarnain Ahmad, Rahmat Taqwa Qurais, serta dr Udin Shaputra Malik.
Sedangkan Komisi C, diantaranya Ketua Komisi, Azwar Rasmin, dan Aggotanya Fasruddin Rusli, Ray Suryadi Asryad, Jufri Pabe, Sangkala Sadikko, Muh Farid Rayendra.
Fasrudin mengaku heran karena dari hasil sidak ditemukan sekitar 11 klaster perumahan dengan luas kurang lebih 50 hektare belum memiliki satu pun masjid sebagai fasilitas sosial.
“Di situ ada 11 klaster kurang lebih 50 hektare. Saya enggak masuk akal, bayangkan 11 klaster enggak ada masjid. Lucu juga ada pengembang besar seperti GMTD, satu saja buat masjid tidak ada,” kata Fasrudin.
Menurutnya, penyediaan masjid merupakan bagian dari fasilitas umum yang seharusnya disiapkan pengembang seiring berkembangnya kawasan permukiman.
Ia menyebut setiap klaster rata-rata berisi sekitar 200 unit rumah sehingga total hunian di kawasan tersebut diperkirakan mencapai 2.000 unit.
“Bayangkan ada kurang lebih 2.000 unit rumah, 11 klaster tidak ada fasilitas umum, biar satu masjid saja enggak ada,” ujarnya.
Fasrudin menilai keberadaan masjid bukan hanya memenuhi kebutuhan ibadah warga, tetapi juga dapat mendukung aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.
“Soal fasilitas umum, bangun masjid tidak ada salahnya. Pengembang juga tidak rugi menyediakan fasilitas sosial untuk warga,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti proses penyerahan PSU dari GMTD kepada Pemerintah Kota Makassar yang dinilai belum tuntas meski kawasan tersebut telah lama dibangun.
“Yang saya dengar, 11 klaster ini belum ada penyerahan PSU, padahal sudah lama. Kurang lebih 2.000 unit sudah terjual dan sekitar 70 sampai 80 persen sudah terisi,” ungkapnya.
Fasrudin mengatakan kondisi tersebut akan menjadi perhatian serius DPRD. Dalam waktu dekat, Komisi C akan memanggil manajemen GMTD melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait belum tersedianya fasilitas umum, termasuk masjid, serta lambannya proses penyerahan PSU.
“Kurang lebih pembangunannya sudah berjalan sekitar 12 tahun, tetapi PSU belum diserahkan. Ini sangat fatal. Kami akan bersikap keras agar persoalan ini segera diselesaikan karena ini merupakan hak Pemerintah Kota Makassar,” tukasnya.
