KabarMakassar.com — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mendapat sorotan tajam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait mahalnya tarif Telkomsel dan kualitas layanan yang dianggap stagnan.
Salah satu kritik paling vokal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, datang dari politisi asal Sulawesi Selatan (Sulsel) Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ismail Bachtiar, yang mempertanyakan arah transformasi dan transparansi kebijakan tarif perusahaan pelat merah tersebut.
Ismail secara terbuka menyoroti lemahnya narasi perubahan yang disampaikan manajemen Telkom, khususnya dalam menjawab persoalan penurunan kinerja dan tingginya tarif.
“Telkomsel, mohon maaf, hari ini tarifnya paling mahal di antara semua provider. Layanannya sama saja seperti yang lain,” tegas Ismail, dalam RDP di Ruang Sidang DPR RI, Rabu (02/07).
Ia menyayangkan penurunan pendapatan Telkom sebesar 2,1 persen secara tahunan (year-on-year), yang dijelaskan secara normatif oleh direksi. “Ibu Dirut menyampaikan alasan klasik: penurunan pasar dan sebagainya. Itu terlalu biasa. Semua direksi bisa bilang seperti itu,” lanjutnya.
Ismail mendesak agar Telkom, khususnya Telkomsel sebagai subholding, segera melakukan audit menyeluruh terhadap struktur tarif dan layanan. Ia menekankan pentingnya transparansi demi menghindari ambiguitas kebijakan dan potensi penyalahgunaan dominasi pasar (abuse of dominant position).
“Kalau memang ada koreksi pendapatan, seharusnya ada keberanian untuk efisiensi. Katakan misalnya, gaji direksi diturunkan. Kalau itu disampaikan, kita bisa apresiasi,” katanya.
Lebih lanjut, Ismail menilai keberadaan Telkomsel sebagai pemain dominan di pasar telekomunikasi justru menimbulkan kekhawatiran akan praktik yang merugikan konsumen. Ia menuntut adanya pembenahan nyata di 100 hari pertama kepemimpinan direksi baru, termasuk dengan cara meninjau ulang seluruh tarif dan kebijakan layanan.
Ismail juga menyampaikan kondisi nyata di daerah pemilihannya (Dapil), yang hingga kini masih belum merasakan manfaat optimal dari infrastruktur digital nasional. Ia menyoroti minimnya akses internet di berbagai puskesmas dan sekolah, serta perbedaan mencolok antara laporan dashboard internal Telkom dengan kondisi riil di lapangan.
“Dashboard Telkom seringkali menyatakan layanan berjalan baik, padahal faktanya tidak demikian. Ini masalah validitas data yang serius,” ungkapnya.
Menurutnya, perbedaan ini menunjukkan perlunya verifikasi lapangan yang lebih intensif dan pelibatan publik dalam mengevaluasi layanan digital nasional.
Sorotan terhadap Telkom bukan hanya soal tarif mahal, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap BUMN digital terbesar di Indonesia. Dalam era percepatan transformasi digital, peran Telkom menjadi sentral, namun realisasi di lapangan dinilai belum menjawab ekspektasi.
Diketahui, Ismail Bachtiar merupakan politisi PKS dari Dapil II yang meliputi 9 Kabupaten/Kota, diantaranya Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Parepare.
