KabarMakassar.com —Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar dialog kepahlawanan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional 2025.
Mengusung tema “Kepahlawanan dan Rekonsiliasi Bangsa” kegiatan ini berlangsung di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Dg. Ngawing, Makassar, Sabtu (15/11/)
Dialog menghadirkan empat narasumber yakni Wakil Ketua Dewan Penasihat PW GP Ansor Sulsel, Dr. Mahmud Suyuti, M.Ag. Pimpinan Pondok Pesantren MDziA Bontoala, Dr. KH. Abdul Muthalib Abdullah, MA. Pengamat Politik UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Firdaus Muhammad, MA dan Wakil Pemimpin Tribun Timur, A.S Kambie.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Komda Pemuda Katolik Sulsel, Ketua GAMKI Sulsel, Ketua Peradah Sulsel, Ketua IPTI Sulsel, Ketua Gemabudhi Sulsel, dan Ketua KNPI Sulsel serta puluhan kader PMII, Fatayat, IPNU, IPPNU, unsur generasi milinelial dan generasi Z, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan Persatuan Mahasiswa Sulawesi Selatan.
Dialog Kepahlwanan ini menyoroti penetapan penguasa Orde Baru, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.
Ketua GP Ansor Sulsel, Rusdi Idrus mengatakan dinamika diskusi sangat tinggi. Apalagi terkait penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.
“Terjadi pro kontra terkait pengangkatan Pahlawan bagi Soeharto. Tapi ini semangat rekonsiliasi. Pro kontra yang terjadi dijadikan sebagai pemicu rekonsiliasi, bukan sebaliknya,” ungkapnya
Diketahui, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional atas jasa besar sejak masa kemerdekaan, terutama perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 untuk menguasai kembali Kota Yogyakarta dari Belanda.
Selain itu, Soeharto dianggap sebagai bapak pembangunan dimana selama masa jabatannya, Indonesia mengalami industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf pendidikan, dan stabilitas politik yang signifikan, yang membuatnya dijuluki “Bapak Pembangunan” oleh MPR pada tahun 1982.
Sementara itu, disisi lain sebagian pihak menyoroti sisi gelap pemerintahan Soeharto yaitu Pelanggaran HAM Berat. Soeharto dituduh terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat selama masa kekuasaannya, seperti peristiwa 1965, Talangsari, dan DOM di Aceh serta Papua.
Selanjutnya, Pemerintahan Orde Baru juga dianggap sangat lekat dengan praktik KKN yang meluas, dan tuntutan utama Reformasi 1998 adalah memberantas praktik tersebut.
