KabarMakassar.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jeneponto, menjadi sorotan nasional setelah dikunjungi Tim dari Kementerian PPN/Bappenas RI pada Kamis (30/10).
Kunjungan yang didukung penuh oleh pihak UNICEF Indonesia, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis capaian Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Stranas AKPSH).
Kunjungan penting ini dipimpin oleh Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, Dr. Cholifihani, dan diterima langsung oleh Kepala Disdukcapil Jeneponto, Dr. Mustaufiq, beserta jajarannya.
Kepala Disdukcapil, Dr. Mustaufiq, menjelaskan bahwa kehadiran tim Bappenas bertujuan mendorong keberlanjutan penguatan pencatatan sipil dan pengembangan statistik hayati di daerah.
“Kehadiran tim evaluasi dan pemantauan ini sangat penting untuk memantau pelaksanaan Strategi Nasional, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat daerah,” ujar Dr. Mustaufiq.
Ia menambahkan, kunjungan ini juga berfokus melihat praktik baik yang dapat dijadikan pembelajaran dan perumusan kebijakan di tingkat pusat pada tahun-tahun mendatang, sejalan dengan program kerja sama Pemerintah RI dan UNICEF, khususnya dalam Program Perlindungan Anak.
Atas kunjungan ini, pihaknya berterima kasih kepada Kementerian PPN/Bappenas atas atensinya kepada Kabupaten Jeneponto.
Di waktu yang sama, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, Dr. Cholifihani, menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Jeneponto.
Baginya, kunjungan langsung ke lapangan bertujuan untuk mendapatkan data akurat mengenai pencapaian indikator Stranas AKPSH.
“Kami mengapresiasi seluruh upaya layanan yang sudah dilakukan. Hasil kunjungan kami hari ini akan menjadi laporan dan catatan buat kementerian terkait dan kami akan komunikasikan hal tersebut dengan leading sector,” tutur Dr. Cholifihani.
Kehadiran Bappenas dan UNICEF ini menegaskan bahwa kualitas pencatatan sipil di Jeneponto memiliki peran strategis dalam peta pembangunan nasional, terutama dalam menyediakan data statistik hayati (kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian) yang akurat sebagai dasar kebijakan publik.
