KabarMakassar.com — Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Aksi Demonstrasi terkait gelombang tuntutan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya menuai sorotan.
Sejumlah elemen masyarakat menilai langkah tersebut tidak menyentuh substansi persoalan, bahkan dianggap mencerminkan kegagalan pemerintah provinsi dalam membaca aspirasi politik masyarakat Luwu Raya.
Jenderal Lapangan Aliansi Wija To Luwu, Alif Nugraha, menegaskan tuntutan DOB bukanlah gerakan spontan, melainkan aspirasi panjang yang lahir dari ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan kebijakan wilayah.
“Gelombang aksi ini adalah sinyal kuat bahwa masyarakat Luwu Raya sudah terlalu lama menunggu kejelasan sikap politik pemerintah provinsi,” tegas Alif, Selasa (10/02).
Menurutnya, pembentukan satgas justru menunjukkan pemerintah lebih memilih pendekatan keamanan dibanding membuka ruang dialog.
“Kami tidak melihat sikap tegas gubernur, tidak ada ruang dialog terbuka, dan tidak ada langkah konkret memperjuangkan DOB Luwu Raya di tingkat nasional,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan tersebut menempatkan aspirasi rakyat seolah sebagai potensi gangguan stabilitas, bukan mandat demokratis yang harus diperjuangkan.
“Pendekatan pengamanan tidak akan menyelesaikan masalah. Justru berpotensi memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat Luwu Raya dan pemerintah provinsi,” katanya.
Aliansi Wija To Luwu menegaskan, tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan hak politik yang sah dan konstitusional.
Aspirasi itu, kata Alif, lahir dari pengalaman panjang marginalisasi kepentingan wilayah dalam struktur pemerintahan provinsi.
“Ini bukan luapan emosi sesaat, tapi akumulasi kekecewaan yang lama diabaikan,” ujarnya.
Ia menekankan konflik tidak akan mereda hanya dengan pembentukan satgas pengamanan. “Yang dibutuhkan hari ini bukan satgas, tetapi sikap politik yang jujur dan keberpihakan nyata kepada rakyat Luwu Raya,” tegasnya.
Aliansi mendesak gubernur segera mengevaluasi kebijakan, membuka dialog terbuka dengan seluruh elemen masyarakat, serta menunjukkan komitmen konkret memperjuangkan DOB Luwu Raya di tingkat nasional.
“Tanpa itu, satgas hanya akan dipersepsikan sebagai upaya membungkam aspirasi dan menunda penyelesaian masalah,” tegas Alif.
Gelombang aksi terkait tuntutan DOB Luwu Raya sendiri dilaporkan berlangsung di sejumlah wilayah dan diperkirakan masih akan berlanjut seiring belum adanya kejelasan sikap politik pemerintah provinsi.
