KabarMakassar.com — Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program kesehatan.
Evaluasi dinilai penting untuk memastikan arah kebijakan yang dijalankan selaras dengan target pembangunan kesehatan serta didukung sumber daya yang memadai.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Mahmud, mengatakan pembahasan sektor kesehatan tidak cukup hanya menilai hasil akhirnya.
Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu memetakan arah kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, hingga dukungan anggaran agar evaluasi yang dilakukan lebih komprehensif.
“Yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah ke mana arah pembangunan kesehatan Sulawesi Selatan ini. Apakah program yang diberikan kepada dinas dan rumah sakit sudah didukung oleh sumber daya yang ada. Itu yang harus dievaluasi, termasuk dukungan keuangannya, sehingga kita tahu di mana titik lemahnya,” kata Mahmud, Minggu (19/7).
Ia menilai Dinas Kesehatan perlu menerjemahkan program prioritas gubernur ke dalam langkah yang terukur. Dengan demikian, setiap capaian maupun kendala dapat diidentifikasi secara jelas selama masa kepemimpinan gubernur.
Mahmud juga mengingatkan agar evaluasi tidak hanya berfokus pada satu aspek, seperti tenaga kesehatan atau infrastruktur. Menurutnya, seluruh komponen harus dilihat secara utuh karena saling berkaitan dalam menentukan kualitas pelayanan kesehatan.
“Kalau kita hanya mengevaluasi tenaga kesehatan atau hanya infrastrukturnya, itu penilaian yang sepihak. Kita harus melihat apakah persoalannya ada di SDM, anggaran, atau faktor lain yang memengaruhi keberhasilan program,” ujarnya.
Mahmud menyinggung hasil kunjungan kerja Komisi E ke Malang. Ia menyebut besaran anggaran rumah sakit di daerah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dimiliki rumah sakit di Sulsel.
“Kalau dibandingkan dengan Malang tentu sulit, karena anggaran rumah sakit di sana mencapai sekitar Rp900 miliar, sementara di sini ada yang hanya sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar. Karena itu kita tidak bisa sekadar membandingkan hasilnya tanpa melihat kemampuan anggarannya,” jelasnya.
Menurut Mahmud, faktor pembiayaan menjadi salah satu penentu keberhasilan program kesehatan.
Karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan memperhatikan kecukupan anggaran dalam menjalankan program yang telah dicanangkan pemerintah daerah pada 2025 dan 2026.
“Kalau tenaga maupun pembiayaannya tidak memadai, jangan berharap hasilnya bisa maksimal. Semua itu merupakan input yang menentukan output dari program kesehatan yang dijalankan pemerintah,” tukasnya.
