KabarMakassar.com — Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar, Hasanuddin, mengumumkan pengadaan 50 unit kendaraan pemadam kebakaran motor (Damtor) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari rencana melengkapi seluruh kelurahan di Makassar dengan Damtor, mengingat 103 unit telah disebar pada tahun 2023.
Hasanuddin menjelaskan bahwa pengadaan Damtor sangat vital di tengah-tengah masyarakat. Selain digunakan untuk memadamkan kebakaran, Damtor juga memiliki fungsi lain yang bermanfaat bagi warga, seperti penyiraman bunga, pembersihan drainase, dan distribusi air bersih saat musim kemarau.
“Damtor ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaannya selain untuk memadamkan kebakaran, bisa juga digunakan untuk kepentingan lain seperti penyiraman bunga dan pembersihan drainase,” ujarnya, Jumat (28/06).
Diketahui, saat ini, masih ada 50 kelurahan yang belum menerima unit Damtor.
“Dengan pengadaan ini, kita akan merampungkan distribusi Damtor ke 153 kelurahan di Makassar. Tahun 2024 kita tidak anggarkan karena pertimbangan keuangan, namun tahun 2025 kita pastikan semua kelurahan sudah memiliki unit Damtor,” tambah Hasanuddin.
Mengenai anggaran yang diperlukan, Hasanuddin belum bisa memberikan angka pasti mengingat harga yang fluktuatif tiap tahunnya.
“Anggaran untuk pengadaan ini masih kita sesuaikan dengan pemasukan di anggaran pokok 2025. Karena harga tiap tahun bisa berubah, kita akan menyesuaikan anggaran sesuaikan tang jelas speknya akan sama seperti sebelumnya,” jelasnya.
Hasanuddin menekankan bahwa Damtor yang telah beroperasi sangat efektif dalam berbagai situasi darurat.
“Damtor ini sangat efektif, terutama saat pemadaman kebakaran. Bahkan ada beberapa laporan warga yang menyebutkan bahwa kebakaran berhasil dipadamkan oleh Damtor sebelum tim besar tiba di lokasi,” paparnya.
Selain itu, Damtor juga digunakan untuk mendistribusikan air bersih dan membersihkan saluran yang tersumbat, sehingga tidak hanya dimanfaatkan saat kebakaran.
Hasanuddin juga menjelaskan bahwa Damtor ini merupakan aset pemerintah yang dikelola oleh kecamatan.
“Ini bukan dikelola langsung oleh warga, tetapi merupakan aset pemkot Makassar yang diserahkan ke pemerintah kecamatan. Kecamatan nantinya yang mengaktifkan dan memanfaatkan alat ini untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
