KabarMakassar.com — Coffee morning bersama stakeholder dan jurnalis digelar oleh Bawaslu Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar, Kamis (8/2) membicarakan sejumlah kondisi menjelang memasuki masa tenang Pemilu 2024.
Dimana berbicara sejauh mana langkah-langkah Bawaslu dalam pencegahan maupun kepastian hukum dalam pelanggaran pemilu. Suasana Coffee morning itu semakin menarik saat membahas sikap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pemilih siluman.
Pj Gubernur Sulsel yang diwakili Staf ahli Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jayadi Nas, menegaskan bahwa ASN lingkup Sulsel sudah berjalan sesuai aturan netralitas sebagai abdi negara.
“Netralitas ASN Pemprov Sulsel tanpa embel-embel bagi berpolitik praktis. Itu kami jamin dalam menyukseskan Pemilu 2024,”ucap Jayadi Nas dalam coffee morning itu.
Sempat menyinggung soal potensi kerawanan saat berlangsung pencoblosan seperti pemilih siluman. Anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah menuturkan bahwa perlunya sedini mungkin dilakukan langkah meminimalisir terjadi potensi pelanggaran seperti pemilih siluman.
“Salah satu yang sangat berpotensi dilakukan pemilih siluman dan pencurian suara di TPS. Jadi teman-teman pengawas di tiap TPS nantinya akan memantau hingga merekam video tiap TPS yang diduga ada pelanggaran,”tuturnya.
Selian itu, Bawaslu Sulsel juga menyinggung pentingnya ketaatan terhadap sejumlah tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang harus diikuti oleh peserta kampanye.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Andarias Duma mengungkap kekhawatirannya terkait potensi terjadinya sengketa hasil pemilu.
Bahkan ia juga menegaskan bahwa Bawaslu Sulsel telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan permohonan sengketa yang mungkin diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Bawaslu Mardiana Rusli, Ketua KPID Sulsel dan anggota KPU Sulsel Upi termasuk pihak Polda dan kejati Sulsel, beberapa pimpinan redaksi turut hadir pada Coffee Morning tersebut.
Pada kesempatan itu, Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengajak seluruh masyarakat mengawasi di 26 ribuan TPS yang ada di Sulsel.
Terkait pelanggaran pemilu 2024, terungkap ada 43 laporan yang tergister dalam penanganan petugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Sulawesi Selatan.
Dimana dua perkaranya sudah divonis yakni di Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Adapun perkara masig diproses sidik. Dugaan pelanggaran pemilu tersebut melibatkan oknum ASN dan pejabat desa di Sulawesi Selatan yang diduga berpolitik praktis.
Sementara itu, Anggota KPU Sulsel Upi Hastati dalam kesempatannya memberikan gambaran umum bahwa KPU Sulsel dalam melaksanakan tugas tahapan hingga pengiriman logistik.
“Alhamdulillah untuk logistik sudah akan terutama distribusi di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Pangkep, dan daerah pegunungan seperti Seko sudah berjalan aman,”jelas Upi Hastati.
Senada dikatakan Ketua KPID Sulsel Irwan Ade Saputra. Sejak bergulirnya tahapan pemilu 2024 di Sulsel sejauh ini sudah ada tim monitor selama 24 jam. Dimana disebutkan mereka bekerja dalam mengawasi di 24 Kabupaten kota soal perkembangan tahapan setiap tahapan pemilu khsusunya Sulsel.
