KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat langkah penanganan dampak kekeringan melalui Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Kota Makassar Tahun 2026, Kamis (13/08).
Rakor menjadi momentum konsolidasi seluruh potensi dan sumber daya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak.
Berdasarkan data BPBD Kota Makassar yang diperbarui pada 5 Agustus 2026, tercatat 13.929 kepala keluarga atau 47.252 jiwa terdampak, tersebar di Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala.
Kecamatan Biringkanaya mencatat jumlah jiwa terdampak terbesar sebanyak 14.787 jiwa, disusul Tallo 10.672 jiwa, Tamalanrea 9.947 jiwa, Manggala 7.601 jiwa, Ujung Tanah 2.921 jiwa, dan Panakkukang 1.324 jiwa.
Rencana operasi difokuskan pada penempatan tandon air, distribusi air bersih kepada masyarakat, serta penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelayanan kesehatan dan pencegahan potensi kebakaran akibat kondisi kekeringan.
Kepala BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli menegaskan bahwa penanganan kekeringan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur dan tidak dapat hanya mengandalkan satu perangkat daerah.
“Setelah status tanggap darurat ditetapkan, yang kita butuhkan adalah aksi. Kita petakan siapa bisa membantu apa, berapa kapasitasnya, di wilayah mana dibutuhkan, dan seberapa cepat dapat digerakkan. Target kita sederhana, masyarakat yang membutuhkan air harus mendapatkan air,” ujarnya.
Dalam penanganan awal, BPBD mencatat distribusi tandon telah dilakukan sebanyak 17 unit di Kecamatan Ujung Tanah, 8 unit di Biringkanaya, dan 10 unit di Tallo.
Pemerintah Kota Makassar juga mendorong seluruh stakeholder untuk mengoptimalkan modalitas yang dimiliki, mulai dari mobil tangki air, sumber air baku, tandon, armada distribusi, personel, tenaga kesehatan, dukungan operasional hingga kebutuhan logistik lainnya.
Selain memastikan ketersediaan air bersih, operasi tanggap darurat diarahkan untuk mencegah risiko kesehatan akibat krisis air serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
“Rakor ini bukan sekadar menyatukan data, tetapi menyatukan kekuatan. Setelah ini semua harus bergerak. Pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, komunitas dan seluruh stakeholder bersama-sama hadir untuk masyarakat,” tegas Kepala Pelaksana BPBD.
Selama masa tanggap darurat, BPBD Kota Makassar akan terus melakukan pemutakhiran data dan asesmen kebutuhan sehingga distribusi air bersih maupun bantuan lainnya dapat dilakukan secara cepat, terukur dan tepat sasaran.
