KabarMakassar.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar akan segera memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk membahas pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Diketahui, Pemerintah Kota Makassar, lewat Dinas Pendidikan Kota Makassar, resmi meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP, yang berlangsung di Lapangan Karebosi, Sabtu (02/05).
Pemanggilan tersebut, sebagai langkah mengantisipasi persoalan lama, termasuk dugaan pungutan liar yang sempat muncul pada proses penerimaan siswa tahun sebelumnya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima penjelasan resmi terkait metode dan sistem penerimaan siswa baru dari Dinas Pendidikan.
“Terkait sistem penerimaan murid baru, itu belum ada penyampaian dari dinas. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan panggil untuk rapat bersama Dinas Pendidikan,” ujar Ari, Rabu (06/05).
Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan lebih awal agar kekurangan pada pelaksanaan tahun lalu tidak kembali terjadi dan proses penerimaan siswa bisa berjalan lebih transparan.
Ari menegaskan DPRD juga menyoroti potensi pungli yang disebut masih ditemukan di sejumlah sekolah selama tahapan penerimaan berlangsung.
“Tidak tertutup kemungkinan kemarin masih banyak terjadi pungli di beberapa sekolah. Itu yang harus kita diskusikan lebih awal supaya ada solusi bersama,” tegasnya.
Selain itu, Ia turut mempertanyakan kesiapan sistem aplikasi yang akan digunakan dalam SPMB tahun ini. Ari mengaku belum mengetahui apakah sistem penerimaan akan terintegrasi dengan aplikasi LONTARA+ atau menggunakan kanal tersendiri.
“Kalau dia satu kesatuan di LONTARA, takutnya servernya bermasalah. Ini yang nantinya bisa jadi masalah lagi,” tukasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menegaskan akan menutup cela dugaan praktik “titip-menitip” dalam proses penerimaan siswa. Menurutnya, gangguan teknis seperti server down kerap menjadi pintu masuk spekulasi tersebut.
“Jangan lagi ada alasan server down. Kalau itu terjadi, orang langsung curiga ada permainan. Ini yang tidak boleh terjadi,” ujarnya, Sabtu (02/05).
Melalui integrasi sistem di aplikasi LONTARA+, seluruh tahapan SPMB kini dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman hasil. Transparansi ini diharapkan menjadi instrumen utama untuk memutus ruang intervensi.
Appi menekankan, keterbukaan sistem menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik yang selama ini cenderung menurun akibat berbagai polemik dalam penerimaan siswa.
“Keluhan masyarakat selama ini datang ke pemerintah. Maka sistem ini harus terbuka supaya semua bisa melihat prosesnya secara jelas,” katanya.
Dengan sistem yang sepenuhnya terdigitalisasi dan terpantau publik, Pemkot Makassar optimistis praktik kecurangan dapat ditekan secara signifikan.
“Dengan sistem ini, kita pastikan tidak ada lagi ruang untuk permainan. Semua harus transparan,” tukasnya.
Pelaksanaan SPMB 2026 dijadwalkan berlangsung bertahap mulai Mei hingga Juni, mencakup jenjang SD dan SMP. Masyarakat dapat mengakses pendaftaran melalui aplikasi LONTARA+ maupun situs resmi yang disediakan pemerintah.
