KabarMakassar.com — Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur harus disertai kajian mendalam terkait kesiapan transportasi.
Menurutnya, akses transportasi yang memadai menjadi kunci kelancaran mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dan mencegah beban berlebih bagi masyarakat.
BHS membandingkan kondisi saat ini di Jakarta, di mana pusat pemerintahan dapat diakses dengan berbagai moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, hingga kereta api. Namun, jika IKN resmi beroperasi, sebagian besar pihak yang memiliki kepentingan langsung seperti perusahaan besar, BUMN, dan DPR akan bergantung pada transportasi udara atau laut.
Ia mengungkapkan, jika diasumsikan terdapat dua juta orang yang perlu bepergian ke IKN dan harga tiket pesawat rata-rata Rp 1,5 juta, maka biaya transportasi saja akan mencapai Rp 3 triliun per hari.
Angka itu berlipat menjadi Rp 6 triliun per hari untuk perjalanan pulang-pergi, ditambah akomodasi sekitar Rp 2 triliun per hari. Totalnya, beban biaya bisa mencapai Rp 8 triliun per hari atau Rp 2.920 triliun per tahun.
Selain biaya, BHS menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 450 pesawat berkapasitas rata-rata 200 penumpang, dengan total daya angkut sekitar 360 ribu penumpang per hari jauh di bawah estimasi kebutuhan dua juta penumpang.
Bandara Sultan Aji Balikpapan, yang menjadi pintu masuk utama ke IKN, hanya mampu menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari. Sementara bandara di kawasan IKN sendiri diperkirakan hanya sanggup melayani sekitar 600 penumpang per hari.
“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang akan menuju ke IKN. Mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa? Ini harus dikaji mendalam,” tegas anggota Dewan Pakar Partai Gerindra tersebut.
BHS berharap pemerintah mempertimbangkan kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh dalam pembangunan IKN.
“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik, agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” pungkasnya.
