KabarMakassar.com — Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Muhammad Fuad Arfandi, bersama Kepala Sub Bagian Keuangan Bapenda menghadiri undangan dari Inspektorat Kota Makassar dalam acara Pemutakhiran Data Temuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Lotus Hall Hotel Four Points By Sheraton Makassar, Selasa (16/07).
Dalam acara tersebut, juga diluncurkan program Optimalisasi Pengawasan Intern pada Pemerintah Kota Makassar, yang bertujuan memperkuat sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Fuad, pengawasan internal yang kuat merupakan elemen vital dalam mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel, termasuk di Bapenda.
“Kami di Bapenda berkomitmen mendukung penguatan pengawasan internal ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah prioritas kami,” ujar Fuad.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Makassar untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Melalui kolaborasi antara APIP, BPKP, dan KPK, upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan kota dapat dioptimalkan.
“Sinergi ini penting untuk memastikan setiap proses pengelolaan pendapatan, termasuk pajak daerah, dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambah Fuad.
Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memperbarui data tindak lanjut temuan pemeriksaan, tetapi juga menjadi platform untuk menyosialisasikan pentingnya pengawasan internal sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Melalui pengawasan yang optimal, kami berharap dapat mendorong setiap instansi, termasuk Bapenda, untuk terus meningkatkan kinerja dan memastikan pendapatan daerah dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab,” tutup Fuad.
Dengan dukungan pengawasan yang terintegrasi dan sinergis, Bapenda Makassar terus berupaya menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan pemerintahan kota yang berintegritas, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
