KabarMakassar.com — Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) menegaskan bahwa beras dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan oleh Perum Bulog untuk program bantuan pangan harus memiliki kualitas yang baik dan layak konsumsi. Penegasan ini disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyusul temuan kualitas beras yang buruk di beberapa wilayah penyaluran.
“Pokoknya prinsip yang pertama, semua bantuan pangan yang sudah ditugaskan ke Bulog harus dalam kondisi yang bagus dan baik. Jadi memang harus di reprocess atau di QC (quality control), harus sampai ke masyarakat penerima dalam kondisi baik,” tegas Arief, Senin (29/09).
Stok CBP saat ini tercatat sebanyak 3,905 juta ton, dengan penyaluran sepanjang 2025 mencapai 861,4 ribu ton. Dari angka tersebut, sekitar 363,9 ribu ton disalurkan dalam bentuk bantuan pangan tahap pertama untuk alokasi Juni-Juli, atau 99,57 persen dari target.
Namun, masih ada sekitar 1,58 ribu ton yang belum tersalurkan, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Papua, Maluku, dan sekitarnya. Di Maluku Utara, NFA menemukan adanya beras tidak layak konsumsi yang akan ditarik dan diproses ulang.
“Kemudian atas temuan Maluku Utara, itu sudah disiapkan untuk langkah reprocess juga. Harus di cek lagi. Pengecekan bukan hanya di Maluku Utara saja, tapi di seluruh Indonesia. Utamanya di daerah-daerah yang bukan kota besar. Sekali lagi, beras yang diedarkan tidak boleh yang tidak layak dikonsumsi. Kalau masih bisa di reprocess, lakukan. Tapi kalau misalnya busuk, itu tidak boleh diedarkan ke masyarakat,” tegas Arief.
Arief menjelaskan bahwa Bulog memiliki mekanisme perawatan dan reprocessing untuk menjaga mutu beras dalam penyimpanan. Hal ini penting karena sebagian stok disimpan dalam waktu cukup lama dan rentan mengalami penurunan kualitas.
“Di Bulog itu ada namanya perawatan. Perawatan beras itu supaya tidak berkutu. Setelah itu juga ada namanya reprocessing. Biasanya disimpan berapa lama, itu kan karena dibanting atau hal lainnya, bisa ada yang pecah. Itu juga bisa di blower. Kalau di fumigasi, itu artinya tetap food grade. Jadi kalau kita menstok 3,5 juta sampai 4 juta ton, perawatan itu harus terus menerus,” paparnya.
Dia juga mengingatkan pentingnya mempercepat penyaluran bantuan menjelang akhir tahun, saat distribusi CBP biasanya meningkat. Hal ini mengacu pada siklus tahunan di mana penyerapan beras baru akan kembali dimulai pada Maret-April tahun berikutnya.
“Badan Pangan Nasional selalu mengingatkan Bapak Direktur Utama Bulog dan para direksi untuk mempercepat penyaluran, karena nature-nya di bulan Oktober, November, dan Desember sampai Januari dan Februari tahun depannya, itu nature-nya memang barang Bulog itu dikeluarkan. Kemudian nanti di Maret dan April baru mulai penyerapan kembali. Jadi ini harus di refresh stoknya,” tambah Arief.
Selain menjaga kualitas, NFA juga menegaskan komitmen untuk mengutamakan serapan beras dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dalam negeri hingga Oktober 2025 diperkirakan mencapai 31,04 juta ton, melebihi kebutuhan konsumsi nasional dan melampaui produksi tahun sebelumnya.
“Kita nomor satu mengutamakan produksi dalam negeri. Jadi kalau lihat dari BPS sampai dengan bulan Oktober, produksi beras itu 31 juta ton. Ini sudah melampaui kebutuhan konsumsi setahun kita. Jadi apabila nanti November, Desember, berapapun yang diproduksi, itu adalah kelebihannya,” ujar Arief.
Program bantuan pangan tahun ini juga akan ditambah dengan distribusi minyak goreng. NFA bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan pengusaha minyak goreng untuk menyediakan 4 liter MinyaKita per penerima untuk dua bulan penyaluran.
“Bantuan pangan beras akan dikombinasikan minyak goreng. Ini atas usulan DPR akan ditambah bantuan pangannya minyak goreng 2 liter sekali untuk 2 bulan, berarti 4 liter MinyaKita. Badan Pangan Nasional sedang mempersiapkan bersama Kementerian Perdagangan dan juga pengusaha minyak goreng, supaya bisa support program ini. Kualitas yang sampai ke masyarakat harus bagus,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan program bantuan pangan hingga Desember 2025. Namun, keputusan final masih menunggu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Terbatas.
“Nah, Pak Presiden sudah setuju lagi tambah dua bulan. Kemarin dua bulan bantuan pangan. Ini tambah dua bulan lagi untuk bantuan pangan, (Presiden) sudah setuju juga, tapi dibagi Desember nanti,” ujar Zulkifli.
Program bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan dan 2 liter minyak goreng telah disalurkan pada Oktober dan November sebagai bagian dari Paket Ekonomi 2025. Penambahan hingga Desember akan segera difinalisasi oleh pemerintah.
