KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menyoroti pembangunan kantor Camat Mariso yang disebut telah empat tahun masuk dalam penganggaran, namun belum juga terealisasi.
Diketahui, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan sekitar Rp12 miliar untuk Kantor Camat Mariso dan Ujung Tanah pada program prioritas infrastruktur untuk pembangunan fisik Kantor.
Appi menjadikan proyek tersebut sebagai contoh persoalan perencanaan program dan anggaran yang belum matang. Menurutnya, anggaran yang tersedia tidak otomatis membuat sebuah kegiatan siap dilaksanakan.
“Contoh apa yang terjadi di kantor Mariso, membangun kantor camat, sudah 4 tahun enggak jadi-jadi, anggarkan terus,” kata Appi dalam rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan APBD Kota Makassar, diruang Sipakatau lantai 2 Balaikota Makassar, Kamis (20/08).
Appi kemudian mengungkapkan, persoalan utama pembangunan kantor tersebut berkaitan dengan kesiapan lahan dan dokumen pendukung. Status aset tanah disebut belum jelas, sementara desain dan dokumen teknis juga belum rampung.
“Tanahnya enggak beres-beres. Sampai hari ini, desain belum selesai, dokumen teknisnya belum selesai, status aset belum jelas,” tegasnya.
Appi menegaskan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memastikan kesiapan sebuah kegiatan sebelum dimasukkan dan dipertahankan dalam penganggaran.
“Anggaran yang besar tapi dokumen kesiapannya belum tersedia ini merupakan quality of budgeting, bukan semata-mata persoalan pelaksanaan,” tegasnya.
Ia meminta organisasi perangkat daerah tidak sekadar mengejar besarnya anggaran atau tingkat serapan. Setiap program harus memiliki perencanaan, dokumen teknis, desain, hingga tahapan pengadaan yang jelas agar dapat dieksekusi sesuai target.
“Jangan hanya melihat serapan, melihat kontrak,” kata Appi.
Menurutnya, kegiatan yang sejak awal belum siap justru berpotensi menjadi beban anggaran dan berujung pada rendahnya realisasi. Karena itu, kepala OPD diminta lebih aktif mengevaluasi kesiapan program dan tidak hanya menjadi pihak yang menandatangani perencanaan yang dibuat berulang setiap tahun.
“Jadi belum belanjanya dimulai, ini sebenarnya sudah jadi persoalan. Lah kenapa dipaksakan untuk dibelanja?” ujarnya.
Sehingga Appi berharap persoalan seperti pembangunan kantor Camat Mariso tidak kembali terjadi pada program lainnya. Ia meminta setiap OPD memastikan program dan anggaran yang disusun benar-benar berdasarkan kebutuhan serta memiliki alur pelaksanaan yang realistis.
