KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), menyatakan optimisme Pemerintah Kota Makassar dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan syarat tata kelola keuangan dijalankan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
Optimisme itu disampaikan setelah Pemkot Makassar menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Laporan ini akan diperiksa oleh BPK apakah sudah sesuai dengan sistem dan prosedur. Jika sesuai, tentu kita berharap mendapatkan opini WTP,” ujar Appi usai menyerahkan LKPD di kantor BPK Sulsel, Kamis (26/03).
Menurut Appi, laporan keuangan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan anggaran.
“Ini adalah proses pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang berasal dari masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan, seluruh anggaran yang dikelola harus memberikan dampak nyata, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Anggaran harus kembali ke masyarakat melalui program-program yang memberikan manfaat langsung,” lanjutnya.
Appi juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan sebagai bagian dari komitmen akuntabilitas. Penyerahan LKPD lebih awal disebut sebagai langkah strategis agar proses audit bisa segera berjalan.
“Kami menyelesaikan ini lebih cepat sebagai kebiasaan baik, supaya pemeriksaan bisa langsung dilakukan sebelum dipertanggungjawabkan ke DPRD,” jelasnya.
Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemkot Makassar dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil.
Appi pun mengapresiasi peran BPK yang selama ini memberikan arahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
“Kami berterima kasih kepada BPK yang terus memberikan masukan, sehingga proses pertanggungjawaban anggaran bisa berjalan dengan baik,” tukas Appi.
