KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menyoroti ketimpangan iuran sampah sektor komersial atau dunia usaha yang dinilai tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan.
Ia menegaskan, kondisi ini turut memperparah persoalan sampah di Kota Makassar yang belum tertangani secara optimal.
Politis Golkar itu mencontohkan adanya pelaku usaha yang hanya membayar sekitar Rp500 ribu per bulan, padahal jumlah sampah yang dihasilkan sangat besar.
“Kalau satu malam saja sampahnya sudah banyak, masa iurannya segitu? Ini tidak seimbang. Harus dihitung ulang,” tegasnya, Senin (06/04).
Ia meminta agar seluruh wilayah melakukan pendataan ulang terhadap pelaku usaha, sekaligus menghitung kembali besaran iuran berdasarkan volume sampah yang dihasilkan.
Sistem pembayaran juga didorong untuk beralih ke digital guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Ini bukan soal menarik uang, tapi tanggung jawab. Kalau buang sampah banyak, harus sebanding dengan yang dibayar,” katanya.
Appi kemudian mengaitkan penataan iuran sampah ini dengan upaya pemberian subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, ketepatan data menjadi kunci agar bantuan berupa pembebasan iuran sampah benar-benar tepat sasaran.
“Kita ingin meringankan beban masyarakat yang memang tidak mampu, bukan asal gratis. Datanya harus jelas dan terukur,” tukasnya.
Diketahui, Retribusi sampah dari pelaku usaha diatur berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan daerah (Perda) masing-masing wilayah. Pelaku usaha wajib membayar retribusi sebagai jasa pelayanan persampahan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah, dengan tarif berdasar volume atau jenis sampah
Struktur Tarif ditetapkan berdasarkan Perda atau Peraturan Bupati/Walikota, disesuaikan dengan volume sampah, jenis layanan, dan kemampuan usaha
