KabarMakassar.com — Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar hingga memasuki Agustus 2026 baru mencapai 40,96 persen.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari target ideal sehingga Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi meminta seluruh kepala OPD mengubah pola kerja.
Peringatan itu disampaikan Appi saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) program dan kegiatan Pemkot Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/08).
Appi menargetkan realisasi belanja daerah bisa menembus sekitar 95 persen pada akhir tahun. Namun, target tersebut tidak cukup hanya dikejar melalui percepatan administrasi.
Menurutnya, setiap rupiah APBD harus segera berputar di masyarakat dan menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan warga.
“Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat,” tegas Appi.
Ia membandingkan capaian saat ini dengan kondisi ideal. Memasuki Agustus, serapan anggaran seharusnya sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen.
Namun, realisasi masih tertahan di angka 40,96 persen.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” kata Appi.
Dalam tahapan evaluasi, Appi mengurai sedikitnya enam persoalan yang dinilai menjadi penyebab lambatnya realisasi belanja Pemkot Makassar.
Pertama, perencanaan. Appi menilai masih ada program yang dirancang terlalu optimistis, belum siap dieksekusi, hingga memiliki target yang tidak realistis.
Kondisi tersebut membuat kegiatan tertunda dan belanja akhirnya menumpuk menjelang akhir tahun.
Appi meminta kepala OPD tidak menyerahkan seluruh proses perencanaan kepada pejabat perencana.
“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” ujarnya.
Kedua, pengadaan. Keterlambatan dokumen, proses tender atau seleksi, desain yang belum tuntas serta persoalan teknis di lapangan disebut ikut menghambat belanja barang, jasa maupun belanja modal.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Appi meminta setiap OPD bekerja berdasarkan jadwal dan mengantisipasi kendala sejak awal.
Ia menilai manajemen risiko dan mitigasi tidak boleh baru dipikirkan ketika pekerjaan sudah bermasalah.
“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” katanya.
Ia bahkan meminta OPD mempertimbangkan faktor cuaca dalam setiap pekerjaan.
“Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau,” tambahnya.
Keempat, administrasi. Appi menyoroti pentingnya kesinambungan administrasi sejak tahap awal, pelaksanaan pekerjaan hingga pertanggungjawaban.
Kelima, cash flow atau arus pembayaran. Menurut Appi, pembayaran harus mengikuti progres pekerjaan dan tidak menumpuk pada penghujung tahun.
“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan,” jelasnya.
Keenam, sumber daya manusia dan manajemen. Appi menyoroti pejabat pelaksana yang kurang responsif serta pergantian PPTK dan PPK yang terlalu sering karena dinilai dapat mengganggu kesinambungan pekerjaan.
Ia meminta setiap pejabat memahami tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatannya.
“Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar,” tukasnya.
