KabarMakassar.com — Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera melanjutkan pembangunan RS Ujung Pandang Baru yang terbengkalai selama tiga tahun terakhir.
Fasilitas kesehatan yang direncanakan berada di kawasan utara Kota Makassar ini dinilai sangat penting untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kelas bawah yang kerap terkendala syarat administratif dan biaya.
“Selama tiga tahun, yakni 2022 hingga 2024, tidak ada progres pembangunan. Kami minta Pemkot segera bergerak karena warga utara Makassar sangat membutuhkan rumah sakit ini,” tegas Ray yang juga Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar, Senin (23/06).
Ray menegaskan, kebutuhan layanan kesehatan primer dan sekunder yang cepat, murah, dan mudah diakses menjadi urgensi utama bagi warga di utara kota.
Ia menyebut bahwa pembangunan RS Ujung Pandang Baru sudah semestinya menjadi prioritas, apalagi dengan skema layanan tanpa asuransi nasional, cukup menunjukkan KTP Makassar untuk mendapatkan pelayanan.
“Di rumah sakit ini, masyarakat tidak perlu punya BPJS atau KIS. Yang penting bawa KTP Makassar, langsung dilayani. Ini sangat membantu, apalagi untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Ray mengaku sering menyaksikan langsung bagaimana warga kecil menghadapi kesulitan saat hendak berobat ke rumah sakit. Banyak di antara mereka yang tertahan di meja administrasi hanya karena tidak mampu membayar atau tak punya jaminan kesehatan aktif.
“Saya sering lihat orang sakit datang dalam keadaan darurat, tapi masih ditanya ini itu, diminta bayar dulu. Itu menyakitkan. Rumah sakit seharusnya jadi tempat menyelamatkan nyawa, bukan mempersulit,” ucapnya dengan nada prihatin.
Menurut Ray, RS Ujung Pandang Baru dirancang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan antara puskesmas dan rumah sakit umum, namun dengan kapasitas lebih besar dan pelayanan lebih luas.
Konsep ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi padatnya layanan kesehatan di pusat kota dan meningkatkan kesejahteraan warga utara secara menyeluruh.
“Kalau rumah sakit ini selesai, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke RS Daya atau ke tengah kota hanya untuk melahirkan atau berobat. Banyak warga yang kesulitan karena tak punya BPJS aktif atau lupa bayar iuran. Ini bentuk ketimpangan yang harus diakhiri,” tambahnya.
Ray juga menyatakan bahwa ia telah secara langsung menyampaikan urgensi penyelesaian RS Ujung Pandang Baru kepada Wali Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa sudah terlalu lama masyarakat menunggu tanpa kejelasan.
“Saya sudah sampaikan langsung ke Pak Wali. Kami tidak ingin melihat proyek ini mangkrak terus. Warga sudah lama berharap,” katanya.
Pembangunan RS Ujung Pandang Baru terakhir kali menunjukkan progres fisik pada 2022. Sejak itu, aktivitas di lokasi pembangunan berhenti.
Tidak ada penganggaran lanjutan yang signifikan, dan bangunan yang seharusnya memberi harapan kini justru menjadi simbol stagnasi pembangunan sektor kesehatan di kawasan utara kota.
DPRD Makassar, melalui Komisi C, akan terus mendorong eksekutif agar menjadikan proyek ini prioritas dalam APBD perubahan maupun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun berjalan.
Menurut Ray, ini adalah bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah dalam menjamin hak dasar warganya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi.
“Kami tidak minta banyak. Cukup selesaikan apa yang sudah dimulai. Jangan biarkan fasilitas publik yang sangat strategis ini terbengkalai,” pungkas Ray.
Ray berharap Pemerintah Kota segera memberikan jawaban konkrit terkait kelanjutan pembangunan RS Ujung Pandang Baru, termasuk jadwal, anggaran, dan skema operasional ke depan.
Masyarakat di utara Makassar, kata Ray, tidak bisa terus menunggu janji, mereka butuh pelayanan nyata sekarang.
