KabarMakassar.com — Sore itu, Daeng Se’re mendorong perahunya ke tepian. Ombak yang menerjang membuat gerakannya sesekali tersentak. Nelayan dari Desa Boddia, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, itu hendak menjemput dua penumpang menuju Pulau Sanrobengi.
Pria 46 tahun itu tidak hanya mengandalkan hasil melaut. Pada akhir pekan, ia juga mengantar wisatawan menyeberang ke Pulau Sanrobengi, objek wisata yang berjarak sekitar 1 kilometer dari pesisir Galesong.
Meski waktu sudah mendekati magrib, Daeng Se’re tetap menerima kedua penumpang itu, yang hendak menyaksikan matahari terbenam dari Pulau Sanrobengi.
Namun, usaha sampingannya itu ikut terdampak kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Dua rombongan yang seharusnya menyewa perahunya pada 12–13 September 2026 membatalkan perjalanan karena ia kesulitan memperoleh bensin.
“Kami pakai bensin (Pertalite), bukan solar, jadi memang lebih mahal harganya. Satu jeriken biasanya dibeli sekitar Rp300.000, sekarang naik Rp355.000,” ujar Daeng Se’re.
Kelangkaan BBM mulai mengganggu usaha sampingan Daeng Se’re. Aktivitasnya sebagai nelayan juga ikut terdampak. Ia khawatir kondisi tersebut terus berlanjut dan mengurangi penghasilannya.
Kekhawatiran serupa dirasakan Jamaluddin Daeng Udding, pemilik moda transportasi laut yang melayani rute Makassar–Pulau Badi, Kabupaten Pangkep. Ia mengaku khawatir karena stok BBM tidak menentu dan harganya dapat terus meningkat.
Karena akses untuk mengantre BBM terbatas di tengah aktivitasnya sebagai awak kapal, Jamaluddin rela membeli solar seharga Rp9.000 hingga Rp10.000 per liter. Harga tersebut lebih tinggi daripada harga normal Rp6.800 per liter.
“Mau gimana lagi, daripada tidak jalan kapal, tidak ada pemasukan. Jadi biar mahal, tetap dibeli. Ini juga mahal karena susah dapat, kalau gampang dapat solar, pasti lebih murah,” katanya.
Jumlah penumpang yang tidak menentu juga berdampak pada penghasilan Jamaluddin.
Di sejumlah wilayah Sulsel, antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bahkan mencapai 1 kilometer, dengan waktu tunggu hingga 7 jam. Kondisi itu menyebabkan kemacetan dan mendorong munculnya penjual bensin eceran dengan harga di atas normal.
Petani terdampak
Selain nelayan dan pelaku usaha transportasi laut, petani juga kesulitan mendapatkan BBM untuk menggerakkan pompa air yang mengairi sawah di tengah kekeringan.
Arham, petani muda asal Kampili, Kabupaten Gowa, harus pergi ke kota untuk mengantre BBM agar pompa air tetap dapat digunakan mengairi sawah keluarganya.
“Saya rela ke area kota waktu itu yang jaraknya sekitar 9 km dari rumah dan menunggu 3 jam sampai dapat bensin. Ini supaya pompa air di sawah bisa menyala. Kami khawatir nanti sawahnya malah tidak jadi,” kata pria 27 tahun itu.
Sebagian petani juga menggunakan gas untuk menggerakkan pompa air. Salah satunya Andriani, warga Kabupaten Takalar yang memiliki tiga petak sawah. Ia mengaku harus berkeliling kampung untuk mendapatkan elpiji bersubsidi dalam tabung 3 kilogram.
Andriani, yang bekerja sebagai perawat di Puskesmas Lassang, Kabupaten Takalar, membantu suaminya mengelola sawah. Karena sulit mendapatkan elpiji 3 kilogram, mereka harus berkendara hingga 20 kilometer ke Sungguminasa, Kabupaten Gowa, untuk mendapatkan dua tabung gas yang dijanjikan kerabatnya.
“Untung itu, ada yang mau kasih. Itu pun saya bermohon karena ini masa tanam dan setelah ditanami, sawah harus dialiri air,” ujarnya.
Harga yang kini mencapai Rp40.000 per tabung tidak menjadi persoalan bagi Andriani selama elpiji tersedia. Di daerah penghasil beras, harganya bahkan mencapai Rp50.000. Adapun harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi Pertamina di Sulawesi Selatan adalah Rp18.500.
Dalam kondisi normal, elpiji 3 kilogram di toko kelontong dijual sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000. Namun, kelangkaan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas, termasuk untuk kebutuhan rumah tangga.
Gangguan pasokan listrik
Selain BBM dan elpiji, persoalan energi juga dirasakan masyarakat melalui pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
General Manager PLN UID Sulselrabar Edyansyah mengatakan kondisi hidrologi yang dipengaruhi fenomena El Nino turut menurunkan produksi sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM).
Berkurangnya volume air di PLTA Poso dan PLTA Bakaru Enrekang membuat pasokan listrik yang menopang sistem kelistrikan Sulsel ikut berkurang.
Pemadaman bergilir sudah tidak lagi dirasakan masyarakat Kota Makassar, tetapi sejumlah daerah seperti Kabupaten Sidrap masih menerima pengumuman jadwal pemadaman dari PLN.
Kebijakan pemerintah
Dari sisi penyedia pasokan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mencatat konsumsi biosolar meningkat 10–15 persen di atas kuota normal. Lonjakan permintaan tersebut dipicu oleh meningkatnya aktivitas logistik, disparitas harga BBM subsidi dan nonsubsidi, serta indikasi praktik pelangsiran di lapangan.
Untuk meredam tekanan pasokan, Pertamina menambah stok harian 10–15 persen di titik-titik yang rawan antrean dan meningkatkan pasokan elpiji 3 kg hingga 130 persen dari kuota reguler.
Selain menerapkan pembelajaran daring pada 14–15 September, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerbitkan edaran mengenai aturan antrean di SPBU agar tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan. Bus dan truk, misalnya, diminta mengantre pada pukul 21.00–05.00.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan juga menerapkan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan yang mengantre membeli Pertalite dan solar di seluruh SPBU pada 13–20 September 2026.
Di saat yang sama, Pemprov Sulsel telah bersurat kepada Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk mengajukan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi daerah.
Haerati, warga yang ditemui saat mengantre BBM di Kota Makassar, mengatakan kebijakan tersebut cukup membantu mengurangi antrean yang sebelumnya dapat berlangsung berjam-jam.
Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah di lapangan karena, menurut dia, antrean yang tidak terkendali dapat memicu kericuhan di tengah kemarau panjang yang mengurangi pasokan air.
“Apalagi bukan hanya BBM yang susah, gas elpiji 3 kg juga susah kita dapat. Kalau ada, lumayan mahal. Sebelumnya, sering juga mati lampu,” kata Haerati.
Elnusa Petrofin sebagai distributor BBM juga menyiagakan lebih dari 500 Awak Mobil Tangki (AMT) di wilayah Makassar untuk mengoptimalkan penyaluran BBM. Perusahaan itu juga mendatangkan 30 petugas dari berbagai wilayah operasional untuk memastikan distribusi berjalan selama 24 jam.
Sebanyak 119 mobil tangki juga dioperasikan untuk mengangkut BBM ke berbagai SPBU.
Pertamina turut memperketat pengawasan dengan memblokir ribuan akun barcode kendaraan yang terdeteksi melakukan penyalahgunaan dan penimbunan BBM.
Untuk mengatasi kelangkaan elpiji bersubsidi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta Pertamina menambah pasokan dan memperketat pengawasan distribusinya.
Menurut Munafri, persoalan kelangkaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang. Distribusi hingga ke pangkalan resmi juga perlu diperiksa untuk memastikan elpiji bersubsidi sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak dengan harga sesuai HET.
Bagi Daeng Se’re, ketersediaan BBM menentukan kelangsungan dua pekerjaannya: melaut dan membawa wisatawan ke Pulau Sanrobengi. Ia berharap pasokan dan harga Pertalite kembali pulih.
“Semoga bisa kembali normal,” katanya. (ANTARA)
