KabarMakassar.com — Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menunjukkan kinerja yang cukup menjanjikan sepanjang tahun berjalan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan positif secara tahunan (year on year/yoy) pada sejumlah sektor jasa keuangan non bank per Februari 2025.
Kepala Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Moch Muchlasin, mengungkapkan bahwa sejumlah indikator utama di sektor IKNB mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada aset dana pensiun, piutang pembiayaan, serta penyaluran pinjaman dari perusahaan pergadaian dan fintech.
“Total aset dana pensiun di wilayah Sulampua menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,46 persen atau hingga periode Februari 2025 mencapai Rp3,76 triliun,” kata Muchlasin dalam keterangannya, Senin (05/05).
Selain itu, outstanding penjaminan pada perusahaan penjaminan juga menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 28,25 persen, dengan nilai total mencapai Rp957 miliar. Pertumbuhan ini menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga penjaminan.
“Untuk total piutang perusahaan pembiayaan pada periode Februari 2025 tumbuh sebesar 8,25 persen menjadi Rp52,41 triliun. Hanya saja di sisi lainnya terjadi kontraksi pada pembiayaan modal ventura sebesar -9,10 persen,” ungkap Muchlasin.
Kinerja positif juga tampak dari sektor pergadaian. Nilai pinjaman yang disalurkan oleh perusahaan pergadaian di wilayah tersebut meningkat sebesar 27,59 persen, dengan nilai total mencapai Rp17,61 triliun.
Sedangkan pada sektor teknologi finansial, pertumbuhan signifikan terjadi di Fintech Peer to Peer (P2P) Lending.
“Pada capaian nilai outstanding Fintech P2P Lending ini mencapai Rp5,2 triliun pada posisi Januari 2025, atau tumbuh sebesar 64,50 persen,” jelasnya.
Muchlasin menambahkan bahwa secara keseluruhan, sektor jasa keuangan di wilayah Sulampua, termasuk Sulawesi Selatan, tetap menunjukkan ketangguhan di tengah meningkatnya tekanan dan ketidakpastian global.
Ia merujuk pada laporan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menurunkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global menjadi 3,1 persen pada 2025 dan 3 persen pada 2026.
Revisi tersebut dipengaruhi oleh hambatan perdagangan yang meningkat, ketidakpastian arah kebijakan ekonomi, serta risiko geopolitik yang terus membesar.
“Dengan kinerja jasa keuangan kita yang masih tetap positif dan bertahan (resilien) hingga saat ini akan menjadi penggerak dalam mendorong pembiayaan produktif, memperluas inklusi keuangan, dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” pungkas Muchlasin.
Capaian ini menegaskan peran penting sektor jasa keuangan, khususnya IKNB, dalam menopang ketahanan ekonomi daerah sekaligus menjadi motor pertumbuhan di tengah tantangan global yang tidak menentu.
