KabarMakassar.com — Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Makassar Tahun 2025 menunjukkan ketimpangan kinerja pelayanan publik antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Dinas Pariwisata mencatat tingkat kepuasan tertinggi, sementara Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian berada pada posisi terbawah.
Hasil survei tersebut dipaparkan dalam Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar yang digelar di Hotel Aston, Rabu (17/12).
Survei dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar bekerja sama dengan lembaga survei independen Parameter Publik Indonesia.
Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menjelaskan bahwa survei IKM 2025 difokuskan pada urusan wajib nonpelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Urusan yang kami ukur mencakup sektor tenaga kerja, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, perhubungan, UMKM, hingga penanaman modal. Semua sektor ini berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ras MD.
Ras MD mengungkapkan, survei dilakukan terhadap 3.566 responden yang merupakan pengguna layanan pada 110 unit kerja di bawah struktur Pemerintah Kota Makassar. Unit kerja tersebut terdiri dari dinas, badan, bagian, kecamatan, hingga puskesmas.
“Responden kami adalah pengguna layanan langsung di unit pelayanan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan perhitungan Morgan dan Krejcie,” jelasnya.
Pengumpulan data dilaksanakan selama hampir dua bulan, yakni pada 13 Oktober hingga 8 Desember 2025. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan panduan kuesioner, baik secara daring maupun tatap muka.
“Data yang terkumpul kemudian kami olah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS versi 25 untuk memastikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ras MD.
Ia menambahkan, seluruh tahapan penelitian telah melalui mekanisme pelaporan akademik, mulai dari seminar proposal, seminar kemajuan penelitian, hingga seminar hasil penelitian.
Berdasarkan hasil survei, Dinas Pariwisata Kota Makassar meraih kategori baik dengan nilai IKM sebesar 84,343 persen. Posisi kedua ditempati Dinas Perdagangan dengan nilai 78,810 persen, juga dalam kategori baik.
Sementara itu, Dinas Perikanan dan Dinas Pertanian masuk dalam kategori kurang baik dengan nilai IKM 71,873 persen.
“Hasil ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan, khususnya pada OPD yang tingkat kepuasan layanannya masih berada di bawah rata-rata,” tegas Ras MD.
Hasil Survei IKM Makassar 2025 ini diharapkan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong peningkatan kinerja OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
“Ini bukan ajang siapa menang siapa kalah ini soal meningkatkan pelayanan yang ada,” tutupnya.
