KabarMakassar.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menargetkan program pembagian seragam gratis bagi siswa baru SD dan SMP rampung paling lambat pada awal September 2026 mendatang.
Saat ini, proses pengadaan telah memasuki tahapan jasa jahit setelah pengadaan kain selesai dilakukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan penyelesaian program sedikit bergeser dari jadwal semula karena seluruh tahapan harus mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Mudah-mudahan awal September paling lambat kita rampungkan semuanya. Memang ada keterlambatan sekitar satu bulan, tetapi seluruh proses harus sesuai regulasi dan terus kami lakukan monitoring,” kata Andi Zulkifly di Media Center Balaikota Makassar, Jumat (17/7).
Ia menjelaskan, skema pengadaan tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Pemkot memisahkan proses pengadaan kain dan jasa jahit agar pelaksanaannya lebih efektif sekaligus memberi ruang bagi pelaku UMKM penjahit di Makassar untuk terlibat.
Namun, menurutnya, penjahit yang dilibatkan tetap harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan pengadaan pemerintah, seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan klasifikasi usaha yang sesuai.
“Kita ingin merangkul penjahit UMKM, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan pengadaan barang dan jasa. Semua harus berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Program seragam gratis tersebut dibiayai melalui APBD Kota Makassar dan menjadi salah satu program prioritas daerah yang dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan.
Andi Zulkifly menegaskan seluruh siswa baru jenjang SD dan SMP akan menerima bantuan seragam. Pada tahap awal, setiap siswa memperoleh satu stel seragam sekolah, sementara pemerintah akan mengupayakan penambahan satu stel lagi melalui APBD Perubahan.
“Semua siswa baru SD dan SMP mendapatkan seragam gratis. Untuk tahap awal satu stel, kemudian mudah-mudahan bisa kita tambah satu stel lagi melalui perubahan anggaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, pola pengadaan tahun ini juga menggunakan skema kontrak payung untuk mengunci harga dan volume selama satu tahun sehingga tidak terjadi perubahan harga di tengah proses pelaksanaan.
