KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, menegaskan bahwa pemecatan sejumlah Pj RT/RW di beberapa kelurahan, termasuk di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, tidak memiliki unsur politik.
Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari upaya penyegaran dalam struktur RT/RW di Kota Makassar.
“Langkah ini diambil untuk memastikan ada penyegaran, terutama menjelang pengadaan motor sampah yang akan dikelola oleh RT/RW,” ungkap Danny Pomanto, Minggu (22/09).
Danny, yang memiliki latar belakang sebagai arsitek, menekankan pentingnya penyegaran ini agar pengelolaan motor sampah dapat berjalan dengan optimal. Ia juga menyampaikan bahwa meski banyak protes terkait pergantian ini, kewenangan untuk melakukan perubahan sepenuhnya ada di tangan para lurah.
“Kalau ada yang malas, ya silakan diganti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Danny menjelaskan bahwa agenda penyegaran RT/RW ini sebenarnya telah direncanakan sejak lama, namun baru bisa dilaksanakan kini karena kesibukannya sebagai Wali Kota.
“Ini sudah lama tertunda dan sekarang kami bisa melaksanakannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Supratman, mengungkapkan keprihatinannya terkait pemecatan sejumlah ketua RT/RW yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Ia menilai langkah yang diambil oleh Wali Kota Danny Pomanto ini terkesan memiliki kepentingan politik.
Informasi yang diterima Supratman menyebutkan bahwa sejumlah ketua RT/RW di berbagai kecamatan, termasuk 13 ketua dari Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, telah diberhentikan secara mendadak tanpa penjelasan yang jelas.
“Banyak laporan yang kami terima dari para RT dan RW yang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka dipecat tanpa alasan yang bisa diterima. Ini perlu diselidiki untuk mencegah terjadinya kegaduhan di masyarakat, terutama di tengah persiapan pilkada,” tegas Supratman.
Menurutnya, pemecatan mendadak dan penggantian ketua RT/RW tanpa dasar yang jelas dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Supratman mendesak Wali Kota Danny Pomanto untuk memberikan penjelasan transparan mengenai keputusan tersebut.
“Seharusnya pergantian ketua RT/RW direncanakan dengan baik dan tidak dilakukan menjelang pilkada. Tindakan ini jelas terlihat politis,” ujar Supratman.
Ia menambahkan bahwa DPRD Makassar akan menjalankan fungsi pengawasan untuk merespons pemecatan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait guna meminta klarifikasi.
“Kami akan segera mengundang pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan penjelasan. Jangan sampai kebijakan ini merugikan masyarakat dan mengganggu proses demokrasi di Makassar,” lanjutnya.
Pilkada Kota Makassar yang akan segera dilaksanakan diperkirakan akan menjadi ajang pertarungan politik yang ketat. Supratman berharap semua pihak tetap menjaga kondusivitas dan memperhatikan setiap kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut aparatur di tingkat RT dan RW.
“Kami berharap agar semua pihak menjaga situasi tetap kondusif demi kebaikan Kota Makassar,” tutupnya.
