KabarMakassar.com — Ketua Bawaslu Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Dede Arwinsyah berharap kontestasi Pilkada serentak 2024 yakni Pilwalkot dan Pilgub berlangsung damai dan kondusif hingga hari pemilihan, pada 27 November mendatang.
Karenanya, Dede menekankan pentingnya netralitas dan deklarasi komitmen dari pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada.
“Walaupun acara ini sifatnya seremonial namun ada kesan yang ingin kami wujudkan agar pilkada tahun ini yaitu pihak-pihak yang netral harus berdeklarasi,” kata Dede dalam sosialisasi pengawasan pemilihan dan deklarasi komitmen netralitas ASN, TNI/Polri dalam Pemilihan Gubernur Sulsel dan Pemilihan Walikota Makassar 2024, di Hotel Horizon, Makassar, Senin (12/08).
“Ya kita tentu berharap semua agar Pilkada berlangsung damai, aman, dan kondusif,” tambahnya.
Dimana kegiatan seremonial itu, para jajaran Forkopimda Makassar ikut menandatangani deklarasi dan netralitas khususnya bagi ASN.
Selain itu, Dede juga menyebutkan bahwa Makassar menempati peringkat kedua teraman dalam hal keamanan selama pemilu sebelumnya.
“Dalam pemilu kemarin menyangkut kemaanan sulsel khususnya makassar kita berada di peringkat 2 teraman,” tandasnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Mokhamad Ngajib yang turut, menghadiri sosialisasi pengawasan pemilihan dan deklarasi komitmen netralitas ASN, TNI/Polri dalam Pemilihan Gubernur Sulsel dan Pemilihan Walikota Makassar 2024.
Selain Kombes Ngajib, acara ini juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting lainnya. Di antaranya Komandan Kodim 1408 Makassar Kolonel Inf. Lizardo Gumay, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar, Dede Arwinsyah, Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, serta pejabat lainnya.
Kombes Ngajib menyoroti pentingnya falsafah hidup masyarakat Makassar, yaitu sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge, dalam menjaga kesuksesan pelaksanaan pemilu.
Ia juga menegaskan bahwa kerjasama dari semua instansi, termasuk penyelenggara pemilu dan aparat keamanan, sangat penting.
“Selain itu kerjasama dari semua instansi dari penyelenggara pemilu dan aparat TNI dan polri,” ujar Ngajib.
Dibeberkan Ngajib, terdapat 14 poin komitmen netralitas yang harus dipatuhi oleh Polri selama proses pilkada. Beberapa di antaranya adalah larangan bagi anggota Polri untuk terlibat dalam deklarasi bakal pasangan calon, menghadiri kegiatan politik, berfoto dengan bakal paslon, hingga memberikan dukungan politik.
“Mematuhi komitmen ini adalah hal yang tidak bisa ditawar demi menjaga netralitas dan kredibilitas Polri dalam pilkada,” tutur Ngajib.
Melalui sosialisasi tersebut, ia berharap pesan kuat mengenai netralitas dapat tersampaikan ke semua lapisan masyarakat dan pemerintahan, sehingga pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan damai.
