KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menegaskan komitmennya dalam memperkuat dan memperbarui digitalisasi kepegawaian daerah di lingkungan Pemkot Makassar.
Danny Pomanto, Sapaannya, mengakui bahwa meski digitalisasi kepegawaian sudah diterapkan cukup lama di Pemkot Makassar, masih diperlukan pembenahan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia menekankan pentingnya penyampaian detail penerapan pusat ke pemerintah pusat.
Sebagai contoh, Danny menyebut Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang setelah dilakukan pembenahan oleh Diskominfo Makassar, berhasil meraih peringkat satu di Sulawesi Selatan.
“Diskominfo Makassar telah melakukan pembenahan sehingga SPBE kita menduduki peringkat satu,” ujar Danny setelah menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, di Ruang Pola Kantor Gubernur pada Jumat (19/07).
Danny menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Makassar untuk tidak menjadi yang terbaik, karena seluruh fasilitas yang dibutuhkan sudah lengkap.
Ia juga menekankan bahwa pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan digital, mulai dari data pribadi hingga data lainnya.
Sebagai informasi, Kota Makassar telah mencapai peringkat pertama di Sulawesi Selatan untuk Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan skor 3,41 yang dikategorikan sebagai Baik. Pencapaian ini berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada 11 Januari 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Menpan-RB Azwar Anas menegaskan bahwa Sulawesi Selatan harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri. Ia menyoroti pentingnya efisiensi birokrasi dan mengingatkan para pimpinan untuk terus memantau kinerja melalui rapat rutin agar birokrasi dapat memberikan dampak positif.
Azwar Anas juga menyoroti peningkatan fasilitas ASN yang semakin baik dan digital, yang seharusnya diikuti dengan layanan publik yang efisien. Mengenai perizinan, seperti untuk konser atau event, ia menekankan pentingnya kemudahan proses untuk mendukung perekonomian.
“Mempermudah izin konser di Makassar akan membawa banyak manfaat, termasuk dalam menggerakkan roda ekonomi,” tutupnya.
