KabarMakassar.com – Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menilai pelaksanaan Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (Pilketos) secara serentak di tingkat SMA/SMK se-Sulawesi Selatan tidak sekadar agenda rutin tahunan di lingkungan sekolah.
Jika dikelola dan dikawal secara baik, ajang ini berpotensi menjadi percontohan ideal bagi tata kelola Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia di masa mendatang.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, saat memberikan arahan dalam Kick Off Kampanye Damai Pemilihan Ketua OSIS SMA/SMK se-Sulawesi Selatan yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting.
Menurutnya, proses demokrasi yang dibangun di tingkat sekolah merupakan sarana pembentukan karakter generasi muda yang paling efektif. Sekolah hadir sebagai miniatur negara yang mempraktikkan langsung prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas dalam memilih pemimpin.
“Ini adalah laboratorium yang sangat penting dalam penguatan demokrasi kita. Bahkan, apa yang dilakukan oleh anak-anakku para pengurus OSIS, panitia, pengawas, hingga peserta dan pemilihnya, bisa jadi contoh konkret ke depan dalam proses perbaikan sistem Pemilu di Indonesia,” ujar Saiful Jihad di hadapan jajaran pendidikan dan penyelenggara pemilu se-Sulsel.
Saiful menekankan bahwa esensi utama dari perhelatan Pilketos serentak terletak pada pemahaman substansi dari setiap tahapan, bukan berhenti pada seremonial belaka. Oleh karena itu, pengawalan terhadap tahapan harus dilakukan secara cermat agar nilai-nilai edukasi demokrasi dapat tersampaikan secara utuh kepada para siswa.
Salah satu tahapan yang menjadi perhatian Bawaslu Sulsel adalah penyusunan dan pemutakhiran data pemilih di sekolah. Menurutnya, pengalaman mengelola data siswa di sekolah menjadi pelajaran berharga untuk membangun kesadaran kepemiluan sejak dini.
“Meski data siswa sudah ada di sekolah, penampilan dan verifikasi daftar pemilih tetap penting. Yang ingin kita tanamkan adalah kesadaran bersama bahwa memastikan diri terdaftar sebagai pemilih yang sah merupakan bentuk tanggung jawab warga negara yang memiliki hak pilih,” jelas Kordiv. Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel itu.
Ia menambahkan, persoalan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) kerap menjadi catatan kritis dalam perhelatan pemilu tingkat nasional. Melalui Pilketos, para pelajar diajarkan pentingnya ketelitian data agar tidak ada warga sekolah yang kehilangan hak pilihnya, serta menghapus data pihak yang sudah tidak berhak.
Memasuki tahapan deklarasi kampanye damai, Saiful Jihad juga menyoroti pentingnya menjaga kondusivitas serta budaya kesantunan berdemokrasi di kalangan siswa. Ia mengingatkan agar kompetisi antarcalon tidak memicu pembelahan sosial di lingkungan sekolah.
“Perbedaan pilihan adalah hal yang lumrah dan menjadi ruang untuk berdiskusi serta bertukar pikiran secara santun. Kita tidak ingin kultur pemilu yang tidak sehat, seperti perselisihan antarwarga atau kerabat hanya karena beda pilihan, terulang di lingkungan sekolah. Calon lain atau pendukung lain bukanlah musuh, melainkan mitra belajar berdemokrasi,” tegas Saiful.
Lebih jauh, Saiful memaparkan bahwa keberhasilan pesta demokrasi sekolah membutuhkan sinergi dan harmonisasi dari empat komponen utama, yakni penyelenggara teknis, pengawas, peserta kontestasi, dan pemilih.
Keempat komponen tersebut, lanjut Saiful, harus bergerak selaras di bawah naungan aturan main yang disepakati. Di lingkungan sekolah, peran birokrasi yang bersih dan netral direpresentasikan oleh komitmen penuh Kepala Sekolah, Pembina OSIS, serta para guru untuk mendampingi tanpa melakukan intervensi.
Selain itu, program Pilketos serentak ini juga mendapatkan apresiasi dari Bawaslu Republik Indonesia. Inisiatif yang digagas oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bawaslu dan KPU Sulsel ini dinilai sebagai best practice atau praktik baik pembinaan demokrasi pemula yang patut direplikasi di daerah lain.
“Alhamdulillah, kolaborasi ini telah berjalan berkelanjutan dengan terus melakukan perbaikan tata kelola dari tahun ke tahun. Sinergi antara Bawaslu, KPU, dan Disdik yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) menjadi fondasi kuat dalam mengawal pendidikan politik generasi muda,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Saiful Jihad berharap pendampingan melekat dari jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Sulawesi Selatan dapat memastikan proses Pilketos berjalan jujur, adil, dan transparan. Langkah ini diharapkan dapat melahirkan figur-figur pemimpin masa depan yang berintegritas tinggi.
