KabarMakassar.com — Antrean kendaraan truk dan bus di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar akibat sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.
Anggota DPRD Kota Makassar Muchlis Misbah meminta aparat penegak hukum (APH) menelusuri penyebab kelangkaan solar tersebut. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Ketua DPD VII Hiswana Migas Wilayah Sulawesi yang meliputi Sulawesi Selatan dan Barat dijabat oleh Ir. M. Hasbidin, kuota solar untuk Makassar disebut tidak mengalami pengurangan.
“Memang hari-hari ini sangat meresahkan di setiap SPBU di Kota Makassar dengan adanya antrean mobil truk dan mobil bus karena adanya kelangkaan BBM jenis solar,” kata Muchlis.
Menurutnya, antrean panjang diduga dipicu kepanikan pengusaha truk, ekspedisi, dan bus yang khawatir kehabisan solar. Namun, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh apabila pasokan BBM disebut tetap.
“Kalau menurut Ketua Hiswana Migas bahwa jatah BBM solar untuk Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar tidak berkurang, kenapa bisa terjadi antrean? Kan begitu logika. Jadi dicurigai ada penimbunan ini barang (Solar),” ujarnya.
Muchlis meminta APH menelusuri distribusi solar mulai dari SPBU hingga ke konsumen untuk mengetahui titik persoalan yang menyebabkan kelangkaan.
“Kami minta kepada APH untuk menelusuri aliran BBM ini sampai ke konsumen, kenapa sampai terjadi kelangkaan sementara menurut Ketua Hiswana Migas itu jatahnya tidak berkurang,” tegasnya.
Ia menilai antrean solar yang berlangsung berjam-jam juga berdampak langsung terhadap masyarakat. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, antrean kendaraan berat dinilai berpotensi memicu kecelakaan.
“Dampaknya sangat meresahkan. Satu, bikin macet di jalan karena antre berjam-jam. Yang kedua, bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas,” katanya.
Muchlis berharap aparat segera melakukan penelusuran untuk memastikan ada atau tidaknya praktik penimbunan BBM yang menyebabkan solar sulit diperoleh masyarakat.
