KabarMakassar.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Andi Suharmika, meminta Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lurah
Hal tersebut disampaikan Politisi Golkar itu setelah Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima laporan ada lurah di Kota Makassar yang tidak maksimal menjalankan tugas dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk nongkrong maupun mengurus aktivitas bisnis.
Suharmika mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena lurah memiliki tanggung jawab langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayahnya.
Menurutnya, DPRD sejalan dengan perhatian Wali Kota Makassar terhadap adanya laporan mengenai lurah yang lebih banyak beraktivitas di luar tugas kedinasan.
“Memang betul. Kita juga terus mendorong apa yang menjadi harapan dan kebutuhan kota, yaitu menciptakan suasana di tingkat kelurahan agar semua bekerja mengikuti instruksi pemerintah kota dan menjalankan tugas sesuai fungsinya,” kata Andi Suharmika saat ditemui di gedung sayap DPRD Kota Makassar Jalan AP Pettarani, Jumat (28/08).
Ia menegaskan, lurah yang tidak menjalankan tugas secara optimal harus menjadi objek evaluasi. Terlebih apabila aktivitas di luar pekerjaan justru lebih dominan dibanding pelayanan kepada warga.
“Kita meminta evaluasi secara total untuk lurah-lurah yang tidak bekerja dengan baik, apalagi lebih memilih nongkrong dibanding mengurusi pekerjaannya,” tegasnya.
Andi menyebut evaluasi tidak hanya menyangkut kehadiran lurah di kantor, tetapi juga kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, DPRD Makassar akan menjalankan fungsi pengawasan dengan mengidentifikasi lurah yang dinilai tidak maksimal menjalankan tugas dan fungsinya.
“Bagi kami DPRD, tentu kita juga melakukan pengawasan secara menyeluruh dan akan kami sampaikan juga kepada Bapak Wali Kota Makassar terkait mana-mana saja yang menurut pandangan kami di DPRD hari ini bekerja tidak maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lurah terkait pelayanan di masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai aktivitas lurah yang lebih banyak dilakukan di warung kopi ataupun berkaitan dengan bisnis merupakan persoalan yang tidak boleh dibiarkan jika sampai mengganggu tugas pemerintahan.
“Lebih banyak aktivitasnya di warung kopi dan bisnis dibanding kerjanya. Tentu itu yang perlu menjadi catatan penting dan perlu dievaluasi secara menyeluruh,” kata sekertaris DPD II Golkar Makassar itu.
DPRD Makassar berharap evaluasi tersebut dapat mendorong seluruh lurah kembali fokus pada tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Evaluasi juga dinilai penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di tingkat kelurahan.
