KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menegaskan pengelolaan sampah dari kawasan komersial tidak boleh berhenti pada pembayaran retribusi.
Hotel, restoran, dan kafe diminta ikut memastikan sampah yang dihasilkan dipilah dan ditangani dengan benar.
Appi meminta camat memperketat pengawasan terhadap kawasan komersial di wilayah masing-masing. Menurutnya, pembayaran retribusi tidak dapat dijadikan ukuran bahwa persoalan sampah sebuah usaha telah selesai.
“Jangan sampai perlakuan-perlakuan kita itu adalah perlakuan yang cuma seremonial saja. Oke, hotel A setiap bulan bayar Rp3 juta, sudah Rp3 juta terus jadi standar sampah ke emas dunia,” kata Appi saat rapat koordinasi bersama seluruh camat terkait evaluasi penanganan sampah di Kota Makassar, Senin (24/08).
“Artinya begini, jangan dibiarkan begitu saja, jangan karena mereka bayar terus kita biarkan saja harus tetap di pantau dengan serius dan teliti, jangan sampai masalah sampah ini jadi longgar,” tambahnya.
Ia menegaskan pengawasan harus dilakukan langsung di lapangan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan, termasuk penerapan pemilahan.
“Padahal kan tidak boleh begitu. Kita harus hands on untuk terus memastikan ini bisa jalan,” tegasnya.
Appi juga meminta camat memetakan persoalan sampah berdasarkan karakter masing-masing wilayah. Pola penanganan tidak bisa diterapkan secara seragam karena setiap kecamatan memiliki sumber dan karakter sampah berbeda.
“Bagaimana caranya? Masing-masing harus mampu melihat bagaimana persoalan yang ada di wilayahnya. Tentu yang di Wajo akan sangat berbeda dengan yang ada di Manggala,” ujarnya.
Ia mencontohkan persoalan sampah dari aktivitas usaha, termasuk limbah dan potongan ayam, yang membutuhkan penanganan khusus. Karena itu, camat didorong membuat inovasi dan percontohan pengelolaan sampah sesuai persoalan wilayahnya.
“Saya sangat berharap bapak-bapak sekalian, cara berpikir yang inovatif untuk bagaimana mampu memperlihatkan sebuah inovasi untuk sistem pengelolaan sampah itu tepatnya di masing-masing,” katanya.
Appi meminta praktik pemilahan sampah juga dimulai dari lingkungan pemerintahan sebagai contoh bagi masyarakat dan pelaku usaha.
“Dimulai dari kantor bapak-bapak semua,” ujarnya.
Ia juga meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar memastikan kebijakan pembayaran sampah gratis memiliki dasar perhitungan dan dukungan sistem yang memadai.
“Tolong DLH hitung benar-benar bagaimana dasarnya sehingga kita bisa naikkan pembayaran sampah gratis. Harus tersupport dengan betul,” tukas Appi.
