KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penguatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Langkah ini juga disiapkan untuk membantu pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penataan kawasan kota agar tetap memiliki kesempatan mengembangkan usaha.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, saat membuka Ewa-Ko Fest 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama Bank Sulselbar di Benteng Fort Rotterdam, Kamis (11/06).
Dalam kegiatan itu, Pemkot Makassar dan Bank Sulselbar turut menyerahkan bantuan pembiayaan KUR kepada sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem kewirausahaan di daerah.
Appi mengatakan, peningkatan jumlah wirausahawan menjadi salah satu indikator penting bagi kemajuan sebuah daerah. Karena itu, pemerintah terus membuka ruang agar pelaku usaha lebih mudah mendapatkan akses modal.
“Kota yang maju adalah kota yang mampu melahirkan entrepreneur-entrepreneur yang siap berkembang,” ujar Appi.
Menurutnya, dukungan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong UMKM naik kelas sekaligus memperluas kesempatan kerja di tengah masyarakat.
Ia menilai setiap usaha yang berkembang akan memberikan dampak berantai terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan ekonomi lokal.
“Ketika satu UMKM berkembang, pasti ada tenaga kerja yang ikut terserap. Ini menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur ekonomi Kota Makassar,” katanya.
Appi juga menyinggung program penataan kota yang saat ini dijalankan pemerintah, termasuk penertiban pedagang yang memanfaatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai lokasi berjualan.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat, melainkan mengarahkan pedagang ke lokasi yang lebih tertata dan sesuai peruntukan.
Untuk mendukung langkah itu, Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan Bank Sulselbar agar pedagang yang direlokasi tetap memperoleh akses pembiayaan melalui skema KUR.
“Saat ini Pemerintah Kota melakukan penataan terhadap pedagang yang berjualan di tempat-tempat fasum dan fasos seperti di atas drainase, perlu kita edukasi, dibarengi solusi KUR,” ungkapnya.
Appi menambahkan, sektor UMKM selama ini terbukti menjadi salah satu penyangga utama perekonomian, termasuk ketika menghadapi tekanan ekonomi.
Karena itu, kata dia, pemberdayaan dan akses permodalan bagi pelaku usaha akan terus menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Makassar.
“UMKM merupakan penopang ekonomi yang sangat kuat. Ketika terjadi krisis, sektor inilah yang justru mampu bertahan dan terus bergerak menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” tukasnya.
