KabarMakassar.com — Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Basdir, mendesak PDAM Kota Makassar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis air bersih yang telah berlangsung lebih dari satu dekade, khususnya di wilayah utara dan timur kota.
Desakan itu disampaikan usai Komisi B memanggil jajaran direksi baru PDAM dalam rapat koordinasi menyusul pergantian Pelaksana Tugas (Plt) direksi.
Basdir menekankan pentingnya percepatan penanganan masalah yang dinilai tak kunjung tuntas sejak lama.
“Kami minta langkah cepat dari direksi baru. Krisis air ini sudah terlalu lama dan harus segera ditangani secara serius,” tegas Basdir, Selasa (28/04).
Ia mengungkapkan, persoalan air bersih di wilayah utara Makassar terus berulang sejak dirinya pertama kali menjabat sebagai anggota dewan pada 2014. Hingga kini, menurutnya, belum ada solusi yang benar-benar menyelesaikan akar masalah.
“Sejak 2014 masalahnya tidak pernah berubah. Sudah lebih dari 10 tahun, tapi tetap saja belum tuntas,” ujarnya.
Basdir juga menyoroti kemungkinan adanya kendala dalam kerja sama operasional dengan pihak ketiga yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ia menegaskan, jangan sampai kemitraan tersebut justru menjadi penghambat distribusi air ke masyarakat.
“Kami minta kerja sama dengan pihak ketiga dievaluasi. Jangan sampai tidak maksimal dan justru menghambat pelayanan,” katanya.
Menurutnya, krisis air di wilayah utara bahkan tidak bergantung pada musim. Warga tetap kesulitan mendapatkan air bersih, baik saat kemarau maupun musim hujan.
“Bukan hanya saat kemarau, musim hujan pun air kadang tidak mengalir. Ini sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Ia menyebut, ratusan ribu warga di Daerah Pemilihan II meliputi Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, dan Bontoala menjadi kelompok yang paling terdampak. Wilayah tersebut dikenal sebagai kawasan padat penduduk dengan tingkat kebutuhan air yang tinggi.
“Bayangkan, hanya untuk air bersih saja mereka kesulitan luar biasa. Ini harus jadi perhatian utama,” ujarnya.
Basdir juga mengingatkan agar janji-janji perbaikan yang kerap disampaikan sebelumnya tidak kembali berakhir tanpa realisasi. Ia meminta direksi baru benar-benar mengidentifikasi akar persoalan, termasuk kemungkinan kendala pada jaringan pipa yang sempat direncanakan untuk diperluas ke wilayah utara.
“Kalau masalahnya pipa atau pihak ketiga, semua harus dibuka dan dievaluasi. Jangan sampai berulang terus,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi krisis air tersebut bahkan telah terjadi sebelum dirinya duduk di DPRD, sehingga perbaikannya tidak bisa lagi ditunda.
“Ini sudah lebih dari 10 tahun, bahkan sebelum saya menjabat sudah bermasalah. Harus jadi prioritas utama,” katanya.
Meski demikian, Basdir mengapresiasi komitmen awal direksi baru PDAM yang menyatakan siap menjadikan penanganan krisis air di wilayah utara sebagai prioritas.
“Kami harap ini bukan sekadar janji, tapi benar-benar diwujudkan untuk kepentingan masyarakat,” tukasnya.
