KabarMakassar.com — Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar pada 2025 yang menembus Rp1,9 triliun mendapat sorotan dari DPRD.
Meski dinilai sebagai prestasi fiskal, peningkatan PAD tersebut disebut belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena masih ditopang sektor-sektor usaha besar.
Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi PKS, Hartono, menilai kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap struktur ekonomi kota masih belum menonjol.
“PAD Makassar memang naik, tapi sebagian besar masih ditopang sektor besar seperti hotel, hiburan malam, konstruksi, dan jasa. UMKM belum menonjol,” ujar Hartono, Kamis (15/01).
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya tidak hanya bergantung pada segelintir pelaku usaha besar. Menurutnya, ekonomi yang sehat dan berkelanjutan harus ditopang oleh banyak sektor dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.
“Pertumbuhan ekonomi yang besar harus ditopang oleh banyak kaki, bukan hanya sedikit pelaku. Kalau hanya itu yang menopang, pembangunan ekonomi yang inklusif tidak akan terjadi,” katanya.
Hartono juga menyoroti angka pendapatan per kapita yang terlihat tinggi secara statistik, namun tidak dirasakan secara nyata oleh sebagian besar rumah tangga di Kota Makassar.
“Pendapatan per kapita kelihatan besar di angka statistik, tapi tidak terasa di rumah tangga. Karena kontribusinya hanya dari segelintir pelaku usaha besar,” jelasnya.
Ke depan, DPRD mendorong Pemerintah Kota Makassar agar lebih serius memperkuat peran UMKM sebagai basis ekonomi rakyat. Selain itu, ia menilai kehadiran Koperasi Merah Putih perlu benar-benar diwujudkan sebagai penggerak ekonomi, bukan sekadar wacana.
“Yang ingin kita dorong adalah pertumbuhan ekonomi tinggi yang dikontribusikan oleh masyarakat secara luas. Itu bisa diukur kalau UMKM tumbuh dan berkontribusi signifikan. Koperasi Merah Putih juga harus hadir berdampingan, bukan hanya jadi isu tanpa realisasi,” tegas Hartono.
Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar mencatat PAD tahun 2025 mencapai Rp1.979.548.619.000. Capaian tersebut menjadi rekor baru dalam pengelolaan keuangan daerah, namun DPRD mengingatkan agar keberhasilan fiskal tersebut diikuti dengan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas.
