KabarMakassar.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti serius persoalan kemacetan yang semakin meluas di sejumlah titik utama kota.
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar, mendesak Pemerintah Kota bersama Dinas Perhubungan (Dishub) agar mengambil langkah konkret, termasuk dengan menambah personel lapangan serta memperbesar alokasi anggaran untuk penanganan lalu lintas.
Azwar menegaskan, kemacetan telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian kota. Ia menilai, keterlambatan pergerakan orang dan barang akibat macet berpotensi menghambat transaksi ekonomi harian.
“Kemacetan itu bukan hanya soal waktu terbuang, tapi juga bisa menunda perputaran ekonomi. Banyak orang gagal melakukan transaksi atau terlambat sampai ke tempat kerja karena terjebak macet,” ujarnya usai rapat pembahasan bersama Dishub Makassar pada Kamis (23/10)
Politisi PKS itu, meminta agar Dishub bersama Wali Kota menunjukkan keseriusan dalam menata sistem lalu lintas secara menyeluruh. Salah satu usulan penting yang disampaikan ialah pembentukan tim reaksi cepat untuk mengurai kemacetan di lapangan serta melakukan analisis rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan.
“Kalau perlu dibentuk tim reaksi cepat yang bisa langsung turun memantau dan mencari solusi teknis di lapangan. Kalau tim itu perlu anggaran, ajukan saja. DPRD siap membahas dan mendukung di Banggar,” tegasnya.
Azwar juga menekankan perlunya penambahan anggaran untuk pembatas jalan, rambu-rambu, serta infrastruktur pendukung lainnya yang bisa membantu mengurai kemacetan di persimpangan padat kendaraan. Ia menilai, langkah-langkah kecil seperti itu dapat berdampak signifikan bila dilakukan secara terencana.
Lebih jauh, Azwar menyoroti sejumlah titik kemacetan yang semakin padat, khususnya di wilayah dapilnya seperti Jalan Baruga, Leimena, hingga jalur keluar kota melalui Antang dan Nipa-Nipa.
Menurutnya, ruas jalan tersebut kini menjadi jalur utama sekaligus alternatif warga, namun justru menyempit dan belum dikelola dengan rekayasa lalu lintas yang optimal.
“Itu jalan utama sekaligus alternatif terbaik sekarang, tapi kalau tidak diseriusi, kemacetan di situ bisa makin parah. Karena itu, perlu desain baru lalu lintas yang disusun secara matang,” ujarnya.
DPRD Makassar berharap pemerintah kota segera menindaklanjuti usulan tersebut dengan kebijakan yang nyata. Penambahan anggaran, pembentukan tim teknis, dan penyusunan desain lalu lintas baru dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan mobilitas warga Makassar lebih lancar dan efisien di masa mendatang
