KabarMakassar.com — Polres Selayar menurunkan tim untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP Didid Imawan mengatakan bahwa pihaknya menyoroti dugaan adanya praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi oleh oknum tidak bertanggungjawab, sehingga membentuk tim untuk melakukan pengawasan.
Menururt Didid bahwa isu dugaan adanya praktik ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Polres Kepulauan Selayar pun langsung membentuk tim lintas fungsi untuk menangani penyalahgunaan distribusi BBM, yang terdiri dari personel Satreskrim, Intelkam, Samapta, dan Propam.
Tim tersebut langsung diturunkan ke lapangan melakukan pengawasan, edukasi, dan pemantauan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
“Mari kita lawan bersama perilaku segelintir orang yang telah mencoreng nama baik kita. Pastikan BBM bersubsidi dinikmati masyarakat, bukan dirampas atau diselewengkan,” kata Didid saat menggelar apel sebelum menurutkan tim penanganan pengawasan BBM, Rabu (23/07).
Meski demikian, Didid mengatakan bahwa tim tersebut lebih awal mengambil pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat, sebelum dilakukan tindakan hukum jika terdapat adanya penyalahgunaan distribusi tersebut.
“Edukasi dan sosialisasi diberikan kepada para pengelola APMS, sub-penyalur, pengecer BBM, dan masyarakat umum, sebagai bentuk pembinaan awal sebelum dilakukan tindakan hukum,” terangnya.
Menurutnya, dengan kondisi geografis Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau serta dominasi penduduk nelayan, tidak menutup kemungkinan adanya diskresi dalam mekanisme distribusi BBM. Sehingga subpenyalur yang resmi dan terdaftar, menurutnya, masih sangat dibutuhkan.
“Namun kita harus pastikan tidak ada penyimpangan. APMS wajib mengutamakan pelayanan dan akses BBM untuk masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Didid mengataka bahwa langkah tersebut diambil sebagai komitmen Polres Kepulauan Selayar dalam mendukung penuh kebijakan Polda Sulsel khususnya dalam menjamin akses BBM subsidi yang tepat sasaran.
“Jangan ada permainan, apalagi penimbunan atau penjualan ke industri. Itu akan kami tindak tegas sesuai arahan Bapak Kapolda,” pungkasnya.
