KabarMakassar.com — Rasionalisasi pegawai di tubuh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya menuai reaksi dari legislatif.
Sejumlah pegawai diberhentikan oleh manajemen baru, memunculkan pertanyaan, apakah langkah ini murni efisiensi, atau justru sekadar mengganti pemain?
Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hartono, menilai efisiensi merupakan bagian dari transformasi organisasi, tetapi hanya dapat dibenarkan bila dilakukan secara profesional, terbuka, dan berbasis kebutuhan perusahaan. Ia mengingatkan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak boleh dilakukan tanpa pertimbangan matang.
“Kalau program bisnis yang dijalankan memang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja, maka rasionalisasi bisa menjadi pilihan. Tapi prosesnya harus jelas, transparan, dan objektif. Tidak boleh sekadar suka atau tidak suka,” kata Hartono, Kamis (19/06).
Menurut legislator dari Fraksi PKS itu, efisiensi dalam struktur pegawai tidak boleh menjadi kedok untuk agenda lain yang tidak berkaitan langsung dengan perbaikan kinerja perusahaan.
Oleh karena itu, ia meminta manajemen PD Pasar menjelaskan siapa yang diberhentikan, siapa yang dipertahankan, serta kualifikasi dan dasar keputusan tersebut.
“Kalau ini betul-betul untuk efisiensi dan memperkuat bisnis perusahaan, maka kita akan dukung. Tapi kalau hanya akal-akalan untuk mengganti orang, kami akan kritisi keras,” ujarnya tegas.
Hartono juga mengingatkan bahwa capaian profit atau lonjakan kinerja saat ini tidak otomatis menjadi prestasi manajemen baru. Bisa jadi, kata dia, hasil tersebut merupakan warisan dari program kerja manajemen sebelumnya yang baru terealisasi sekarang.
“Jangan buru-buru klaim keberhasilan. Bisa saja yang dipanen hari ini adalah hasil kerja tim lama. Manajemen baru harus diuji dari hasil konkret ke depan, bukan dari program yang sudah jalan sebelumnya,” tutur Hartono.
Ia juga menyoroti pentingnya indikator kinerja yang terukur sebagai alat evaluasi terhadap dampak kebijakan rasionalisasi. Menurutnya, jika efisiensi pegawai tidak dibarengi dengan peningkatan layanan atau profit perusahaan, maka kebijakan tersebut patut dipertanyakan.
“Kalau setelah mengurangi pegawai, pendapatan tetap segitu-gitu saja, itu artinya kebijakan itu sia-sia. Jangan sampai justru kehilangan produktivitas karena terlalu banyak mengurangi tenaga kerja,” katanya.
Komisi B DPRD Makassar, sambung Hartono, akan menjadikan persoalan ini sebagai fokus dalam monitoring dan evaluasi (monev) triwulan kedua terhadap seluruh perusahaan daerah.
Evaluasi dijadwalkan berlangsung pada Juli 2025, dan akan menjadi momen penting mengukur performa manajemen baru pasca-rasionalisasi.
“Kita akan lihat, apakah ada lonjakan kinerja atau hanya perubahan di permukaan. Efisiensi harus berdampak langsung pada kualitas pelayanan dan profit perusahaan,” ucapnya.
Hartono juga mengingatkan agar manajemen PD Pasar tidak bekerja reaktif terhadap riak-riak atau tekanan eksternal. Ia menekankan pentingnya setiap keputusan strategis, termasuk rasionalisasi pegawai, dilakukan atas dasar perencanaan bisnis yang matang, bukan untuk kepentingan politik atau personal.
“Jangan hanya karena ada gejolak, lalu buru-buru ambil keputusan. Pimpinan perusahaan harus punya prinsip dan dasar kuat dalam tiap langkahnya,” tegasnya.
DPRD, lanjut Hartono, tetap membuka ruang pengawasan, baik lewat forum resmi seperti RDP maupun pemantauan langsung terhadap kinerja perusahaan.
Ia berharap manajemen PD Pasar bisa membuktikan bahwa perombakan ini bukan sekadar rotasi orang, tapi bagian dari proses penyehatan organisasi.
“Langkah PD Pasar ini adalah ujian nyata. Kami akan pantau, dan jika benar membawa perbaikan kinerja, kita apresiasi. Tapi jika tidak, kami akan minta pertanggungjawaban,” tutup Hartono.
Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Makassar Raya mulai menunjukkan performa keuangan yang membaik setelah mengalami masa defisit dalam beberapa bulan terakhir.
Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Ali Gauli Arief, perusahaan berhasil mencetak laba sebesar Rp435 juta hanya dalam satu bulan operasional.
“Selama tiga bulan sebelumnya kita minus dari laba. Tapi bulan ini, kita berhasil meraih Rp435 juta. Padahal laba tahunan kita sebelumnya hanya sekitar Rp200 juta,” ujar Ali Gauli, yang akrab disapa Ulli, Kamis (19/06).
Lompatan kinerja tersebut menjadi indikasi awal dari keberhasilan strategi penataan internal yang saat ini sedang dijalankan manajemen. Sejak ditunjuk sebagai Plt Direktur Utama pada 21 April 2025, Ali Gauli langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi dan beban keuangan perusahaan.
Salah satu fokus utama penataan adalah pembenahan sumber daya manusia. Saat ini, Perumda Pasar tercatat memiliki lebih dari 500 karyawan, jumlah yang menurut Ulli jauh melebihi kebutuhan ideal perusahaan yang hanya sekitar 150 pegawai aktif.
“Kami menemukan banyak pegawai yang sudah pensiun atau tidak lagi aktif masuk kantor. Jumlah ini membebani belanja perusahaan, dan karena itu kami mulai lakukan efisiensi,” jelasnya.
Sebagai bagian dari efisiensi tersebut, Perumda Pasar telah memberhentikan 50 pegawai sejak Mei 2025. Pemangkasan ini dilakukan berdasarkan evaluasi keaktifan dan profesionalisme masing-masing individu. Menurut Ulli, proses ini masih akan berlanjut pada Juni dengan jumlah yang lebih besar.
“Target pengurangan karyawan bulan ini lebih signifikan. Kita sedang identifikasi kembali semua pegawai yang benar-benar aktif bekerja dan berkontribusi. Ini bukan semata pemangkasan, tapi penataan agar perusahaan bisa sehat kembali,” ujarnya.
Selain efisiensi SDM, manajemen juga memangkas belanja yang tidak relevan dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dalam alur pendapatan dan pengeluaran perusahaan, serta meminimalkan potensi kebocoran.
“Dari sisi teknologi informasi, kami sudah mulai integrasikan pelaporan keuangan secara online. Bahkan, kami sedang siapkan aplikasi yang nantinya dapat digunakan pedagang agar semua transaksi bisa terdata,” ungkapnya.
Digitalisasi ini, lanjut Ulli, diharapkan mampu mengurangi pembiayaan yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi operasional secara menyeluruh.
Guna memperkuat tata kelola dan memastikan proses perbaikan berjalan optimal, Direksi Perumda Pasar juga menggandeng lima tenaga ahli dari berbagai bidang. Kelima profesional tersebut difokuskan untuk membenahi sektor teknologi informasi, sumber daya manusia, pelaporan keuangan, akuntansi, dan perpajakan.
“Para tenaga ahli ini menjadi mitra strategis Direksi. Mereka membantu kami menyusun strategi dan solusi konkret untuk memperbaiki struktur perusahaan dari dalam,” ujarnya.
