Oleh: Mantan Ketua Kohati Badko Sulselbar Nurfadillah S.Pd., M.Si
KabarMakassar.com — Dalam demokrasi, retorika politik punya peran penting. Ia bukan sekadar seni berbicara indah, tapi alat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat. Melalui retorika, seorang legislator bisa menyampaikan gagasan, menyalurkan aspirasi, dan membangun kepercayaan publik.
Sayangnya, yang kita lihat sekarang justru sebaliknya. Banyak anggota dewan hanya mengandalkan teks pidato, bukan pemikiran segar dari pemahaman isu yang mereka kuasai. Akibatnya, retorika mereka terasa hambar, kaku, bahkan jauh dari realitas masyarakat.
Secara sosiologis, ini bukan sekadar kelemahan individu, tapi tanda adanya masalah struktural dalam sistem politik kita. Demokrasi butuh wakil rakyat yang mampu bicara lantang dengan argumen yang hidup, bukan sekadar pembacaan naskah formal.
Mengacu pada Habermas
Filsuf Jürgen Habermas menekankan pentingnya tindakan komunikatif dalam politik: komunikasi yang rasional, dialogis, dan bertujuan membangun kesepahaman. Jika anggota dewan hanya sibuk membaca teks, maka yang terjadi bukan komunikasi sehat, melainkan sekadar formalitas menjaga citra. Di titik ini, kualitas demokrasi kita melemah.
Mengacu pada Bourdieu
Sosiolog Pierre Bourdieu mengingatkan soal “modal” yang dimiliki aktor politik. Banyak anggota dewan punya modal politik (jaringan partai) dan modal ekonomi (sumber daya finansial), tapi miskin modal kultural seperti pengetahuan, kemampuan analisis, dan keterampilan retorika. Ketimpangan ini membuat mereka tidak mampu bicara mendalam tentang masalah publik.
Dampaknya pada Kepercayaan Publik
Fenomena lemahnya retorika ini makin memperburuk citra DPRD di mata masyarakat. Publik merasa tidak diwakili secara nyata, hanya secara simbolis. Legislator tampak hadir, tapi suara dan gagasan mereka tidak mampu menjawab keresahan warga.
Inilah salah satu faktor yang dalam amatan kami membuat kepercayaan publik terhadap institusi DPRD terus menurun. Alih-alih menjadi ruang debat sehat dan tempat lahirnya gagasan, DPRD kerap hanya terlihat sebagai panggung formalitas politik.
Jika pola ini tidak berubah, demokrasi kita akan kehilangan ruhnya: ruang perdebatan terbuka yang sehat, kritis, dan berbasis pengetahuan. Retorika politik seharusnya menjadi jembatan yang hidup antara rakyat dan wakilnya, bukan sekadar teks yang mati di podium.
