KabarMakassar.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Yeni Rahman, meminta seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS se-Kota Makassar untuk aktif mengawal isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat, terutama kebijakan pemilahan sampah dan persoalan bantuan sosial (bansos).
Pesan tersebut disampaikan Yeni Rahman saat memberikan arahan pada agenda pelantikan pengurus DPC PKS se-Kota Makassar.
Menurutnya, kader partai harus memahami berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat agar mampu memberikan solusi dan pendampingan di tingkat wilayah masing-masing.
Ia menilai persoalan sampah akan menjadi salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian seluruh kader, seiring mulai diterapkannya kebijakan pemilahan sampah di Kota Makassar.
“Di beberapa kesempatan saat reses, persoalan yang paling banyak disampaikan memang bantuan sosial. Tetapi teman-teman juga harus mengkritisi persoalan sampah. Per 1 Agustus, sampah tidak lagi diangkut kalau tidak dipilah. Kader harus mengetahui isu-isu kekinian, terutama yang menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Makassar,” ujar Yeni, Minggu (26/7).
Menurutnya, pemahaman terhadap kebijakan tersebut penting agar kader PKS dapat memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus ikut mengawal implementasinya di lapangan.
Selain isu sampah, Yeni juga menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan di masyarakat. Ia mengaku keluhan mengenai bansos menjadi aspirasi yang paling sering diterimanya saat turun menemui warga.
“Persoalan yang paling mendasar itu adalah bantuan sosial. Sampai sekarang pengklasifikasian desil itu belum transparan. Saya sendiri sudah bertanya ke Dinas Sosial maupun BPS, tetapi belum mendapatkan penjelasan mengenai kriterianya,” katanya.
Ia menegaskan, validitas data menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tidak memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Kalau data ini belum selesai, memang akan terjadi konflik masalah sosial, terutama terkait bantuan sosial. Karena itu semua harus dimulai dari data yang benar,” tukasnya.
