KabarMakassar.com — Beredarnya video yang menampilkan dugaan pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jenepon memicu reaksi keras dari kalangan aktivis.
Ketua Dewan Pembina Simpul Pergerakan Pemuda dan Mahasiswa (SPMP) Sulsel, Rais Al Jihad, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan mengusut kasus tersebut.
Dalam video yang viral di media sosial, tampak adanya selisih jumlah dana yang diterima salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nominal yang seharusnya.
Dana yang tertera pada struk adalah Rp1.815.000, namun KPM tersebut hanya menerima Rp1.000.000, yang menguatkan dugaan pemotongan sebesar Rp815.000. Pelaku yang diduga melakukan pemotongan adalah oknum Ketua KPM di tingkat desa.
“Ini adalah tindakan yang sangat tidak terpuji dan keji,” ujar Rais, Kamis (18/09).
Menurutnya, dana PKH ini merupakan bantuan vital bagi keluarga miskin. Memotongnya kata dia, sama saja merampas hak mereka yang paling dasar.
Rais menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius bagi aparat kepolisian. Ia meminta agar penyelidikan tidak berhenti pada oknum di tingkat desa saja, tetapi juga membongkar kemungkinan adanya jaringan yang lebih besar.
“Polisi harus mengusut tuntas kasus ini, tanpa pandang bulu. Pelaku harus diberi sanksi tegas untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi yang berani melakukan tindakan semacam ini,” tegasnya.
Disisi lain, Koordinator PKH Jeneponto, Sandra Dewi, membantah bahwa pemotongan dilakukan oleh pendamping PKH dan menyatakan akan melaporkan pembuat video ke polisi.
Namun, bagi Rais Al Jihad, pernyataan tersebut tidak cukup. Ia menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan keadilan bagi para korban.
“Laporan balik dari pihak PKH tidak boleh mengaburkan isu utama, yaitu dugaan pemotongan dana bantuan sosial. Kami akan terus memantau kasus ini dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan,” tutup Rais.
