KabarMakassar.com — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (2024) mendatang, Dewan Pers mengingatkan media dan jurnalis untuk tetap menjaga independensi.
Hal ini dimaksudkan agar pers bisa bersikap netral dan tidak hanya menyuarakan aspirasi kelompok tertentu saja.
Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya meminta, seluruh jurnalis yang terlibat dalam politik praktis harus berhenti sementara.
“Wartawan yang terlibat dalam politik praktis, termasuk dalam Pemilu 2024, harus berhenti sementara dari profesinya sebagai jurnalis. Mereka perlu nonaktif dulu dari aktivitasnya di dunia jurnalistik,” ungkapnya saat diskusi terbatas dan sosialisasi Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di Ternate, Maluku Utara, Selasa (01/11).
Sikap Dewan Pers ini menunjukkan konsistensinya. Menjelang Pemilu 2019 lalu, Dewan Pers juga menyerukan hal yang sama.
Ketua Dewan Pers 2016-2019, Stanley Adi Prasetyo mengatakan, wartawan bukanlah bagian tim sukses dari kekuatan politik atau tokoh yang maju dalam Pilkada dan Pilpres.
Ia justru berpandangan, semestinya wartawan juga menjadi wasit dalam kontestasi politik. Sehingga jika ada wartawan yang terlibat dalam kontestasi tersebut diminta agar sebaiknya cuti lebih dulu.
“Lebih terhormat lagi jika wartawan tersebut mengundurkan diri,” ujarnya.
Ia mengatakan, wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Namun saat terlibat politik praktis secara otomatis wartawan itu bukan lagi bekerja untuk kepentingan publik.
"Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan ideologi dan visi seorang wartawan," bebernya.
Sikap wartawan dan media agar menjaga independensi dan netralitas dalam pemberitaan seputar pemilu juga diutarakan anggota Dewan Pers, Sapto Anggoro, akhir bulan lalu di Sidoarjo.
Sikap netral dalam pemberitaan pemilu, menurut Sapto, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
"Pasal 1 KEJ menyatakan, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk," katanya.
Penafsiran kata berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain.
"Demikian juga kalimat ‘memberitakan secara berimbang’ di pasal 3 KEJ bermakna memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional," pungkasnya.
