KabarMakassar.com — Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe (TP), menegaskan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu di daerah.
Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan singkat ke Kantor Bawaslu Kota Palopo, Minggu (28/09), sebelum bertolak menuju bandara usai rangkaian agenda di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Taufan didampingi Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, Anggota Bawaslu Sulsel, Alamsyah, serta jajaran pimpinan dan sekretariat Bawaslu Kota Palopo.
Salah satu perhatian utama Taufan adalah kondisi Gedung Bawaslu Palopo yang dinilai mengkhawatirkan. Ia menyoroti plafon gedung yang pernah runtuh dan berpotensi membahayakan keselamatan jika tidak segera ditangani. Menurutnya, persoalan infrastruktur kelembagaan harus menjadi prioritas agar kinerja pengawasan pemilu tidak terganggu.
“Tolong Ibu Ketua Bawaslu Kota Palopo sampaikan kepada timnya agar segera membuat perencanaan anggaran dan menyusun proposalnya. Ajukan, nanti kami di Komisi II bantu. Anggaran ini sifatnya gelondongan diberikan ke Bawaslu RI, lalu dibagi ke daerah. Jadi harus segera bergerak,” tegas Taufan.
Politisi asal Sulawesi Selatan ini juga mengingatkan pentingnya penyusunan perencanaan yang matang dan tertulis. Ia menegaskan, tanpa proposal resmi, Komisi II tidak dapat mendorong kebutuhan anggaran tersebut di tingkat pusat.
“Ajukan segera kebutuhan anggarannya, termasuk detail luas tanah. Jangan hanya lisan, buat secara tertulis dalam bentuk proposal. Kalau anggaran sudah habis dibahas di Bawaslu RI, kami di DPR tidak bisa lagi membantu,” tambahnya.
Kunjungan ini sekaligus menandai kepedulian Komisi II DPR RI terhadap kesiapan sarana dan prasarana Bawaslu di daerah. Menurut Taufan, penguatan kelembagaan tidak hanya sebatas regulasi dan kewenangan, tetapi juga menyangkut fasilitas pendukung yang layak dan aman.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Palopo, Khaerana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima hibah tanah dari Pemerintah Daerah setempat. Ia berharap dukungan Komisi II dapat membantu percepatan pembangunan gedung baru.
“Izin Puang, Bawaslu Kota Palopo juga sudah ada hibah tanah dari Pemda. Mohon dibantu jika memungkinkan untuk pembangunannya,” ujarnya.
Dengan kondisi saat ini, Bawaslu Palopo masih dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur. Desakan Taufan Pawe agar segera menyusun proposal dianggap sebagai peluang penting agar kelembagaan pengawasan pemilu di tingkat kota dapat diperkuat melalui dukungan anggaran nasional.
