KabarMakassar.com — Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, meminta pemerintah segera mengendalikan arus informasi terkait konflik antarsuku di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan provokasi yang berpotensi memperluas konflik.
Permintaan itu disampaikan menyusul bentrokan antarsuku yang menewaskan 13 orang dan menyebabkan 19 lainnya luka-luka. Konflik melibatkan Suku Pirime (Lanny) dan Suku Kurima (Woma) yang dipicu persoalan lama terkait denda adat pascakecelakaan lalu lintas pada 2024.
“Kita minta perhatian khusus agar jalur informasi di Wamena dikelola secara komprehensif. Jangan sampai rasa ingin tahu masyarakat justru dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan provokasi melalui media sosial,” ujar Syamsu Rizal, dalam keterangannya, Selasa (19/05/2026).
Menurutnya, konflik di Wamena tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi memicu eskalasi lebih luas apabila informasi yang beredar tidak terkendali. Ia menilai media sosial dapat menjadi ruang penyebaran narasi provokatif yang memperkeruh situasi.
Daeng Ical, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi munculnya spekulasi yang mengaitkan konflik tersebut dengan kelompok tertentu maupun isu lain yang tidak relevan. Narasi semacam itu dinilai dapat memperbesar ketegangan di tengah masyarakat.
Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital bersama pemerintah daerah membangun sistem informasi satu pintu terkait perkembangan situasi di Wamena. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh informasi resmi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau memungkinkan, informasi dibuat satu pintu. Akun-akun media sosial yang terindikasi menyebarkan provokasi atau informasi yang tidak sesuai fakta harus segera diidentifikasi dan ditangani,” tegasnya.
Selain pengendalian informasi, dia juga meminta Tentara Nasional Indonesia ikut memperkuat langkah mitigasi konflik melalui pengamanan dan mediasi. Ia menilai konflik berbasis antarkelompok suku memiliki risiko cepat meluas karena adanya hubungan afiliasi sosial di masyarakat.
“Intinya adalah bagaimana mengkanalisasi dan melokalisasi konflik ini agar tidak menyebar. Mediasi harus dilakukan secepat mungkin,” ujar Legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut.
Bentrok di Wamena sebelumnya dilaporkan meluas ke sejumlah wilayah lain dan memaksa ratusan warga mengungsi. Situasi tersebut membuat penanganan konflik menjadi perhatian nasional.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar ini menegaskan Komisi I DPR RI akan terus memantau perkembangan situasi dan mendorong langkah strategis bersama mitra kerja pemerintah, termasuk Panglima TNI. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri demi mencegah konflik semakin membesar.
“Kita berharap semua pihak menahan diri dan melakukan langkah mitigasi yang komprehensif agar konflik segera mereda dan masyarakat dapat kembali hidup dengan aman dan damai,” pungkasnya.
